Pemalang, CMI News – Imam Subiyanto, SH MH CPM, seorang praktisi hukum terkemuka berkantor Putra Pratama, memberikan perhatian serius terhadap isu keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Pemalang 2024.

Dalam pandangannya, keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat menimbulkan berbagai masalah yang merugikan integritas pemilihan umum.

BACA JUGA : Diduga Melanggar Netralitas ASN, Istri dari Calon Bupati Pemalang No. Urut 03 Kenakan Atribut Paslon Saat Kampanye Akbar !!!

Salah satunya yang ramai diberitakan di beberapa media online baru-baru ini, seorang salah satu istri calon Bupati Pemalang 2024 mengenakan kaos paslon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang saat kampanye Akbar terbuka, di Bantarbolang, Sabtu (23/11/2024) kemarin.

Lihat Juga:
Ada Apa di RSUD dr. M. Ashari? Teka-teki Jabatan Plt yang Tak Kunjung Definitif

Penjelasan Praktisi Hukum

Analisis Praktisi Hukum Imam Subiyanto SH MH CPM Mengenai Isu Pelanggaran ASN di Pilkada Pemalang 2024
Praktisi Hukum Putra Pratama, Imam Subiyanto SH MH CPM,

 

Dalam konteks hukum dan etika kampanye, apabila seorang calon bupati memiliki istri yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya seperti; Keterlibatan Istri dalam Kampanye atau Istri seorang calon bupati yang berstatus ASN tetap terikat oleh aturan ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Ujar Imam SBY

Dalam hal ini, istri ASN dilarang keras terlibat dalam kegiatan politik praktis, termasuk berkampanye untuk mendukung pencalonan pasangannya.

Lihat Juga:
Praktisi Hukum Dr. Imam Subiyanto memberikan keterangan terkait polemik infak sekolah.
PERINGATAN! INFak Jumat di Sekolah Negeri: Sukarela atau Pungutan Berkedok Ibadah?” Praktisi Hukum: “Kalau Sudah Terjadwal dan Terstruktur, Itu Bukan Lagi Amal—Itu Sistem Pungutan!”

BACA JUGA : Willy Ketua LMPI Marcab Pemalang Melaporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada Terkait Netralitas ASN dan Seorang Pengusaha Ke Bawaslu 

 

Larangan Hukum bagi ASN

ASN dilarang, menjadi anggota atau pengurus partai politik tertaung dalam Pasal 9 UU ASN dan menggunakan jabatannya untuk memengaruhi atau mendukung kandidat tertentu. Kemudian berpartisipasi dalam kampanye atau kegiatan politik praktis yang dapat memengaruhi netralitasnya sebagai ASN.

 

Risiko Sanksi

Jika seorang istri ASN terbukti terlibat dalam kampanye mendukung pasangannya. Maka ybs berpotensi dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat, sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Istri seorang ASN tetap dapat mendukung pasangannta, sebagai calon bupati. Tetapi hanya dalam kapasitas pribadi di lingkungan domestik atau sosial yang tidak terkait dengan kampanye resmi.

“Misalnya, memberikan dukungan moral tanpa melakukan tindakan yang melibatkan promosi langsung atau kegiatan politik praktis.” Imbuh Praktisi Hukum dari Putra Pratama

Untuk menghindari masalah hukum dan menjaga netralitas ASN, disarankan agar, istri ASN menjaga jarak dari kegiatan politik praktis secara langsung.

Pasangan calon bupati menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa mereka menghormati hukum dan Netralitas ASN. Pungkas Imam SBY. **