CMI News — Langkah PT Batu Investasi Indonesia sebagai pengendali baru PT Bahtera Bumi Raya Tbk (PGJO) menimbulkan sorotan tajam dari pelaku pasar.
Perusahaan investasi tersebut berencana melakukan tender offer wajib atas 303 juta saham atau setara 38,04% saham PGJO dengan harga Rp122 per saham—jauh di bawah harga pasar saat ini.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai total tender offer tersebut mencapai sekitar Rp37 miliar. Proses penawaran akan berlangsung dari 23 Oktober hingga 21 November 2025.
Namun, yang menarik perhatian adalah selisih harga yang ekstrem. Saat pengumuman ini disampaikan, saham PGJO justru diperdagangkan di level Rp1.075 per saham, naik 15 poin (1,42%) dalam perdagangan hari Kamis (23/10/2025). Dalam sepekan terakhir, saham emiten berbasis teknologi pariwisata digital ini bahkan sudah menguat lebih dari 21%.
Harga Tender Offer “Diskon” Besar Picu Tanda Tanya
Perbedaan harga tender offer yang begitu jauh dari nilai pasar memunculkan sejumlah spekulasi di kalangan investor. Beberapa analis menilai langkah Batu Investasi Indonesia ini bisa menjadi bagian dari strategi penyesuaian struktural pascakonsolidasi kepemilikan, namun sebagian lain melihatnya sebagai indikasi valuasi internal yang konservatif.
“Biasanya, tender offer di bawah harga pasar memberi sinyal bahwa pengendali baru belum melihat urgensi untuk akuisisi besar-besaran di level saat ini,” ujar seorang analis pasar modal yang enggan disebut namanya.
PGJO Bentuk Dua Anak Usaha Baru
Di tengah dinamika harga sahamnya, PGJO juga memperluas struktur bisnisnya. Pada 10 dan 15 Oktober 2025, perusahaan mendirikan dua anak usaha baru, yakni PT Mega Mitra Marine (MMM) dan PT Samudera Sejahtera Shipping (SSS), keduanya berkedudukan di Jakarta.
Menurut Direktur PGJO Willius Wijaya, pendirian dua entitas baru tersebut dilakukan dengan modal dasar masing-masing Rp100 juta, sehingga tidak termasuk dalam kategori transaksi material berdasarkan POJK 17/POJK.04/2020.
“Pendirian anak usaha ini tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha PGJO,” jelas Willius dalam keterangannya, Kamis (16/10).
Langkah ini diyakini sebagai bagian dari strategi diversifikasi bisnis PGJO di sektor logistik dan maritim untuk memperkuat fondasi ekosistem pariwisata digitalnya.
