CMI News — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan hubungan antara pemerintah dan Bank Indonesia kini berada dalam kondisi paling solid.
Hal itu ia sampaikan menanggapi pertanyaan mantan Menkeu sekaligus mantan Gubernur BI, Boediono, mengenai harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter.
Purbaya menjelaskan, salah satu langkah konkret untuk memperkuat koordinasi adalah dengan menghadirkan perwakilan Kementerian Keuangan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI setiap bulan.
“Setiap RDG yang membahas kebijakan suku bunga, saya kirim orang supaya semakin sinkron. Terima kasih Pak Boediono yang dulu memberi arahan soal pentingnya sinkronisasi ini,” ujar Purbaya.
Pada RDG November lalu, Purbaya menugaskan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono untuk mengikuti rapat dan menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kebijakan fiskal pemerintah.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut kehadiran Wamenkeu penting karena fiskal berperan besar dalam mendorong pertumbuhan pada kuartal IV. Selain belanja kementerian/lembaga, pemerintah juga menggenjot bantuan sosial dan program ekonomi kerakyatan.
Perkuat Sinergi Stabilitas Ekonomi
Perry menambahkan, koordinasi erat dengan Kemenkeu penting dalam menyusun operasi moneter, termasuk menjaga stabilitas rupiah dan sistem keuangan. IA menilai transparansi rencana pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) menjadi salah satu faktor penentu stabilitas makroekonomi.
“Dengan sinergi yang semakin kuat, kebijakan moneter BI bisa berjalan lebih efektif,” kata Perry.
Kehadiran pejabat fiskal di RDG dinilai dapat mempercepat sinkronisasi kebijakan, memastikan respons pemerintah dan BI lebih selaras, dan menjaga kepercayaan pasar.
