CMI News — Pemeriksaan Kejaksaan Agung terhadap mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo kembali menarik perhatian publik.
Meski kasus ini menyasar pejabat yang kini berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya belum memperoleh informasi detail terkait duduk perkaranya.
Suryo, yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTII), diperiksa terkait dugaan manipulasi kewajiban pajak sejumlah wajib pajak pada periode 2016–2020.
Respons Purbaya: “Saya Belum Tahu Detailnya”
Purbaya mengira persoalan yang menyeret anak buahnya berkaitan dengan program tax amnesty. Ia sempat menilai bahwa konteksnya mungkin hanya soal perbedaan interpretasi kebijakan.
Namun setelah pewarta menjelaskan bahwa dugaan kasus tersebut berkaitan dengan praktik pengecilan kewajiban pajak, Purbaya mengakui bahwa ia belum menerima informasi resmi.
“Oh, yang pengecilan itu? Saya belum tahu itu. Saya pelajarin. Ini saya belum tahu,” ujar Purbaya.
Sikap Purbaya menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan masih menunggu penjelasan detail dari Kejaksaan sebelum mengambil langkah internal.
Kejagung: “Ini Tidak Ada Kaitannya dengan Tax Amnesty”
Kejaksaan Agung sendiri sebelumnya menegaskan bahwa kasus yang diselidiki tidak berkaitan dengan program pengampunan pajak. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, memastikan bahwa perkara yang sedang diproses adalah dugaan manipulasi kewajiban pajak yang dilakukan oknum pegawai di Direktorat Jenderal Pajak.
Kejagung telah melakukan serangkaian penggeledahan dan pemeriksaan saksi. Selain Suryo Utomo, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga memeriksa Bernadette Ning Dijah, Kepala KPP Madya Dua Semarang.
Keduanya diperiksa sebagai saksi atas dugaan pengecilan pembayaran pajak perusahaan pada periode 2016–2020.
Kasus Pajak dan Tantangan Reformasi Kelembagaan
Dugaan korupsi pajak bukan kali pertama menyeret pejabat tinggi DJP. Dua eks Dirjen Pajak — Ken Dwijugiasteadi dan Suryo Utomo — tercatat masuk dalam pusaran investigasi dalam beberapa tahun terakhir.
Ini menyoroti pekerjaan rumah besar pemerintah dalam reformasi tata kelola fiskal, terutama pada sistem pengawasan pajak.
Dengan kontribusi pajak yang menjadi tulang punggung APBN, kredibilitas institusi perpajakan menjadi variabel penting bagi iklim investasi dan stabilitas fiskal nasional.
Dalam konteks ini, setiap perkembangan kasus menjadi bagian dari transparansi publik sekaligus barometer kemajuan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
