CMI News — Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto, mengumpulkan jajaran kader yang saat ini menjabat di eksekutif maupun legislatif dalam sebuah pertemuan internal di Hambalang, Bogor.
Pertemuan ini menjadi sinyal penguatan konsolidasi sekaligus penegasan komitmen politik menjelang agenda strategis pemerintahan ke depan.
Turut hadir sejumlah tokoh seperti Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Sugiono, serta beberapa kepala daerah termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kehadiran anggota DPR dari Fraksi Gerindra juga menunjukkan skala koordinasi yang cukup luas.
Prabowo: Kebijakan Harus Berpihak pada Rakyat
Melalui unggahan di Instagram, Prabowo menekankan bahwa setiap kader yang memegang amanah harus memastikan kebijakan yang dibuat berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Seorang pemimpin sejati harus memahami keadaan bangsanya. Kekuasaan bukan tujuan, melainkan alat untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan,” ujar Prabowo.
Penegasan ini menegaskan konsistensi narasi pemerintahan Prabowo yang mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam peta geopolitik global.
Agenda Program Prioritas
Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo meminta struktur partai tetap solid dan bergerak bersama dalam menjalankan mandat publik. Sejumlah program yang menjadi sorotan antara lain:
Makan Bergizi Gratis (MGB)
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Sekolah Rakyat
Inventarisasi lahan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat
Program-program tersebut mempertegas fokus pemerintahan pada isu pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi akar rumput, hingga peningkatan akses pendidikan.
Atensi Pengawasan: Sanksi untuk Kader Tak Amanah
Di sisi lain, Prabowo menegaskan bahwa ia tidak segan memberikan tindakan tegas kepada kepala daerah atau kader Gerindra yang dianggap melenceng dari amanah, bertindak sewenang-wenang, ataupun terlibat praktik korupsi.
Penegasan ini menjadi sinyal penting bagi penguatan tata kelola internal partai. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan akuntabilitas politik dan memperbaiki persepsi publik terhadap kinerja partai di pemerintahan.
