CMI News — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengevaluasi rencana kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk tahun 2026. Evaluasi ini melibatkan seluruh badan usaha, mulai dari BUMN Pertamina hingga perusahaan swasta seperti Shell Indonesia, BP-AKR, dan Vivo Energy Indonesia.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, mekanisme pengajuan kuota impor sudah berjalan sebagaimana mestinya. Perusahaan yang membutuhkan pasokan BBM dari luar negeri dipersilakan mengajukan kuota sesuai ketentuan yang berlaku.
Penentuan besaran kuota, kata Yuliot, tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah menjadikannya berbasis pada realisasi penjualan masing-masing badan usaha serta proyeksi pertumbuhan konsumsi BBM masyarakat ke depan.
“Kalau memang ada kebutuhan impor, badan usaha—baik swasta maupun Pertamina—bisa mengajukan kuota untuk tahun berikutnya. Dasarnya dari penjualan mereka,” ujar Yuliot.
Dalam proses evaluasi tersebut, pemerintah juga mempertimbangkan faktor pertumbuhan permintaan. Yuliot mencontohkan kebijakan sebelumnya, di mana pemerintah memberikan tambahan kuota impor sekitar 10 persen untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM.
“Seperti tahun ini, dari total penjualan kemudian kita tambahkan sekitar 10 persen sesuai tren pertumbuhan kebutuhan BBM. Sekarang ini masih dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas,” jelasnya.
Evaluasi ini dinilai krusial untuk memastikan pasokan BBM nasional tetap aman sepanjang 2026, sekaligus menjaga keseimbangan neraca perdagangan sektor energi agar tidak semakin terbebani impor.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final terkait besaran kuota impor BBM, meskipun pengajuan dari badan usaha sudah masuk.
Menurut Laode, opsi penambahan kuota impor hingga 10 persen dibandingkan tahun berjalan masih menjadi salah satu skenario yang dibahas secara internal.
“Pagi ini kami masih rapat untuk memaparkan berbagai opsi kepada Pak Menteri. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada gambaran arah kebijakan yang akan diambil,” ujar Laode.
Pemerintah menegaskan, keputusan akhir akan diambil secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan riil, tren konsumsi, serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.
