CMI News – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai memperlihatkan sikap tegas dalam menindak praktik mafia di sektor perdagangan.
Kali ini, dua menteri sekaligus turun tangan: Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Keduanya bergerak setelah pemerintah resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi pada 22 Oktober 2025. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menurunkan biaya produksi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Amran Target Mafia Pupuk: “Naikkan Harga? Izin Dicabut!”
Sebagai Menteri Pertanian dan Kepala Bapanas, Amran memastikan tidak ada ruang bagi distributor maupun pengecer yang mempermainkan harga pupuk bersubsidi.
“Bila ada yang menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada lagi ruang mafia dan korupsi di sektor pertanian,” tegas Amran.
Selain pencabutan izin, pelaku juga akan diproses hukum. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan stabilitas pasokan dan harga pupuk benar-benar dirasakan petani. Dengan demikian, target peningkatan produksi pertanian dapat tercapai lebih cepat.
Purbaya Kunci Jalur Impor Ilegal Balpres
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya menyoroti masalah impor pakaian bekas dalam karung (balpres) yang masih marak masuk ke pasar domestik.
Selama ini, penindakan hukum hanya berujung pada pemusnahan barang dan hukuman penjara tanpa pemulihan kerugian negara. Purbaya akan menambah sanksi denda dan blacklist importir agar pelaku tidak bisa lagi bermain di sektor ini.
“Saya rugi kalau cuma memusnahkan barang ilegal tapi negara tidak mendapat pemulihan. Jadi pelakunya akan kami blacklist dan kenakan denda,” tegasnya.
Langkah ini juga bertujuan memperkuat pasar tekstil lokal tanpa harus mematikan sektor thrifting yang populer di masyarakat. Pemerintah memastikan pasokan legal dari produsen dalam negeri tetap tersedia.
“Kita ingin produsen dalam negeri hidup lagi, serap tenaga kerja lokal, dan dorong UMKM formal tumbuh,” lanjut Purbaya.
