Dia juga menilai ada pergeseran fokus dari janji kampanye yang berpihak pada rakyat, seperti program padat karya, menjadi proyek pembangunan yang tidak termasuk dalam janji awal, seperti City Walk.
” Padahal dalam 12 poin janji kampanye Bupati Anom Widiyantoro dan Wakilnya Nurkholies, tidak ada City Walk. Yang ada adalah program-program kerakyatan seperti padat karya. Kalau itu dijalankan, pemuda kita yang banyak menganggur bisa ikut berdaya,” ungkapnya.
AdvertisementScroll kebawah untuk lihat konten
SE juga menyoroti kebuntuan komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat yang dinilainya menjadi pemicu utama aksi demonstrasi. Ia menyebut peran Badan Kesbangpol yang seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan organisasi masyarakat (ormas) justru terkesan membenturkan keduanya.
“Kesbangpol itu kan pembina ormas, harusnya menjembatani, bukan justru terkesan membenturkan masyarakat dengan pemerintah,” tambahnya.
Meski begitu, ia tetap berharap agar Pemerintah Kabupaten Pemalang membuka ruang dialog dengan warganya. Menurutnya, jika komunikasi dibangun dari awal, aspirasi bisa disampaikan lewat musyawarah, silaturahmi, atau forum terbuka sehingga demo besar-besaran bisa dihindari.
“Demo itu bukan ancaman, melainkan alarm bahwa ada yang harus diperbaiki. Tinggal bagaimana pemerintah mau mendengar atau tidak,” pungkasnya.
SE pun berharap Pemkab Pemalang bisa menempatkan kembali program prioritas sesuai janji kampanye, sambil mengedepankan komunikasi yang sehat dengan masyarakat.
