PEMALANG — Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (25 Juni 2025) di Kabupaten Pemalang tercoreng oleh aksi demonstrasi besar. Ribuan massa, terdiri dari pengajar honorer, GEMPAR (Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya), PMII, dan Forum Guru Honorer Pemalang, turun ke jalan menuntut kejelasan Surat Keputusan (SK) pengangkatan serta pembenahan data Dapodik yang carut-marut.
Namun, di tengah perjuangan panjang para pejuang pendidikan ini, insiden tak terduga terjadi yang justru menjadi sorotan tajam dan simbol paling ironis dari bobroknya birokrasi lokal: printer di kantor Pendopo Pemalang (BKD) ternyata rusak total saat hendak mencetak dokumen penting.
Tuntutan Alot Berujung Kegagalan Teknis
Aksi yang dimulai dari Lapangan Gatungan Mulyoharjo ini berlangsung dramatis. Setibanya di Pendopo Pemalang, massa melakukan orasi dan penebaran bunga sebagai kritik keras atas “matinya hati nurani” pimpinan daerah. Setelah berjam-jam negosiasi yang alot, perwakilan massa dan pimpinan daerah akhirnya mencapai kesepakatan dan siap menandatangani Nota Kesepahaman.
Ironi muncul ketika proses finalisasi dokumen. Menurut kronologi yang disampaikan peserta aksi, Hamu Fauzi, terdapat poin yang harus direvisi. Kepala Bagian Kepegawaian (Kabag) kemudian mengarahkan perwakilan massa untuk mencetak ulang dokumen yang sudah direvisi tersebut langsung di kantor BKD yang berada di kompleks Pendopo.
”Pas mau nge-print di kantor BKD, yang dikeluarkan malah printernya rusak,” ujar Hamu Fauzi.
Printer Pendopo yang seharusnya menjadi fasilitas vital penunjang administrasi pemerintah, ternyata tidak berfungsi. Proses penandatanganan dokumen penting, yang menyangkut nasib ribuan guru honorer, terhenti bukan karena perbedaan substansi, tetapi karena kegagalan perangkat dasar perkantoran.
Bukti “Sistem Rusak” yang Terwujud
Insiden printer rusak ini seakan menjadi penutup pahit dari serangkaian masalah yang dituntut massa aksi. Sebelumnya, para guru menuntut SK yang tak kunjung terbit dan sistem Dapodik yang terus-menerus error. Kini, kegagalan fasilitas kantor pemerintah menambah daftar panjang masalah yang dihadapi.
“SK nggak ada, Dapodik error, dan printer pendopo pun ikut tumbang. Ini Hari Pendidikan Nasional, tapi yang rusak bukan gurunya — justru sistemnya,” kata salah satu peserta aksi dari GEMPAR, Fadil.
Insiden ini mempertegas bahwa masalah yang dihadapi Kabupaten Pemalang bukan hanya masalah guru honorer atau data, tetapi juga masalah integritas dan fungsionalitas sistem birokrasi secara keseluruhan. Sebuah kantor yang menjadi pusat pemerintahan gagal menyediakan fasilitas minimal untuk menjalankan administrasi di hari penting.
Dokumen Terpaksa Dicetak di Luar
Akibat kerusakan ini, proses finalisasi kesepakatan terpaksa ditunda dan dokumen tersebut akhirnya dicetak di luar Pendopo.
”Akhirnya nge-print di Sirandu, Mas,” tutup Hamu, merujuk pada salah satu wilayah di luar Pendopo.
Meskipun aksi ditutup dengan damai setelah dokumen kesepakatan berhasil ditandatangani, insiden printer rusak ini telah mengirimkan pesan yang tegas: jika fasilitas dasar birokrasi saja ambrol, bagaimana pemerintah daerah dapat memastikan kelancaran administrasi dan kepastian nasib bagi para pejuang pendidikan?
Kasus ini menyoroti perlunya audit tidak hanya pada kebijakan, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan sistem pendukung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
