Pemalang – CMI News| Suasana peringatan Hari Guru Nasional yang seharusnya khidmat di Kabupaten Pemalang justru berubah menjadi momen penuh haru, ketegangan, dan ironi. Ratusan pengajar honorer memadati halaman Pendopo Kabupaten, bukan hanya untuk mengikuti upacara, tetapi untuk membawa suara hati yang selama ini terabaikan: menuntut kejelasan SK Dinas dan pembaruan data Dapodik yang tak kunjung terbit.
Begitu upacara selesai, kontras antara pidato manis para pejabat dan realitas pahit para guru langsung meledak. Massa aksi dari Aliansi Guru Honorer Bersatu, bergabung dengan mahasiswa dari GEMPAR dan PMII, langsung bergerak maju.
Poster-poster kritik terangkat tinggi. Suara toa menggema, memecah keheningan Pendopo. Mereka berdiri di tempat yang sama di mana beberapa menit sebelumnya para pejabat menyampaikan penghormatan tertinggi untuk guru—ironisnya, pada Hari Guru Nasional, mereka justru harus memperjuangkan hak dasarnya sebagai pendidik.
Orasi demi orasi berlangsung emosional. Para guru honorer menyampaikan kisah pengabdian bertahun-tahun tanpa kepastian, nasib yang digantung oleh SK yang tak kunjung muncul, dan data Dapodik yang membuat ribuan dari mereka seolah tidak terlihat oleh sistem pendidikan. Suara mereka kadang pecah dan bergetar, namun tetap lantang menuntut perubahan.
“Jika pendidikan dianggap penting, maka gurunya harus dimanusiakan. Saya menyatakan dukungan penuh terhadap aksi demonstrasi Forum Guru Honorer Pemalang yang menuntut penerbitan SK Dinas serta penataan sistem Dapodik!” teriak Faddil (GEMPAR), disambut gemuruh tepuk tangan massa.
Bupati Kabur, Wakil Bupati Kepergok Lewat Pintu Belakang
Klimaks ketegangan terjadi ketika massa menuntut perwakilan kepala daerah menemui mereka. Sayangnya, momen Hari Guru ini justru dinodai oleh sikap yang sangat disesalkan.
Massa aksi kecewa berat karena Bupati Pemalang sama sekali tidak mau menemui para guru honorer. Lebih memprihatinkan, Wakil Bupati bahkan kepergok kabur melalui pintu belakang Pendopo Kabupaten tak lama setelah menyelesaikan upacara. Sikap ini dinilai sebagai penghinaan terhadap perjuangan dan pengabdian para pendidik di Kabupaten Pemalang.
Meskipun mendapat penolakan dari pucuk pimpinan daerah, aksi damai yang penuh tekanan emosional itu tidak sia-sia. Setelah kurang lebih empat jam berjuang, akhirnya perwakilan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Kepala Dindikbud (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan) bersedia menemui massa.
Pertemuan tersebut menghasilkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani bersama para Koordinator Lapangan (Korlap) aksi. Dokumen ini menjadi semacam “kontrak politik” yang menjanjikan kepastian bagi para guru honorer:
Setelah nota kesepahaman ditandatangani dan dibacakan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka menegaskan, pengabdian tidak boleh lagi dibalas dengan ketidakpastian. Di Hari Guru Nasional tahun ini, mereka tidak sekadar diperingati; mereka bersuara, menuntut, dan meraih janji untuk masa depan yang lebih adil.
