Analisis Praktisi Hukum Imam Subiyanto SH MH CPM Mengenai Isu Pelanggaran ASN di Pilkada Pemalang 2024

Dalam hal ini, istri ASN dilarang keras terlibat dalam kegiatan politik praktis, termasuk berkampanye untuk mendukung pencalonan pasangannya.

BACA JUGA : Willy Ketua LMPI Marcab Pemalang Melaporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada Terkait Netralitas ASN dan Seorang Pengusaha Ke Bawaslu 

Advertisement

Scroll kebawah untuk lihat konten

Larangan Hukum bagi ASN

ASN dilarang, menjadi anggota atau pengurus partai politik tertaung dalam Pasal 9 UU ASN dan menggunakan jabatannya untuk memengaruhi atau mendukung kandidat tertentu. Kemudian berpartisipasi dalam kampanye atau kegiatan politik praktis yang dapat memengaruhi netralitasnya sebagai ASN.