Mantan Komisaris Utama Pertamina Ahok Siap Diperiksa Kejagung dalam Kasus Korupsi

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengungkapkan kesiapan dirinya jika diminta untuk memberikan keterangan terkait kasus korupsi yang melibatkan perusahaan energi negara tersebut. Ahok menyatakan siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus pengelolaan impor minyak mentah dan produk kilang yang terjadi selama periode 2018-2023.

Ahok menegaskan bahwa dia akan memberikan keterangan yang diperlukan sesuai dengan permintaan kejaksaan. “Jika diminta, saya siap memberikan keterangan sesuai kebutuhan,” ujar Ahok melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com pada Kamis (27/2).

Namun, Ahok tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apakah dirinya mengetahui secara mendalam tentang modus operandi yang digunakan dalam impor BBM oleh Pertamina, yang saat ini tengah diselidiki sebagai bagian dari dugaan korupsi. Menurut Ahok, masalah tersebut lebih berkaitan dengan aspek teknis pengadaan barang.

Pengawasan di Pertamina

Meskipun dirinya menjabat sebagai Komisaris Utama, Ahok mengingatkan bahwa Pertamina memiliki sistem pengawasan yang sangat ketat. Ia juga menekankan bahwa setiap langkah di perusahaan BUMN tersebut selalu melalui berbagai lapisan pengawasan, termasuk pengawasan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).

“Seharusnya jika ada masalah, semua pihak yang terlibat harus ikut bertanggung jawab. Kami hanya bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran berdasarkan laporan yang ada. Setiap anak perusahaan juga memiliki dewan komisaris dan komisaris utama masing-masing,” tambahnya.

Ahok juga menegaskan bahwa proses pengawasan di Pertamina dilakukan oleh banyak pihak, termasuk dewan komisaris di anak perusahaan dan jajaran manajemen yang terlibat langsung dalam operasional. Hal ini menunjukkan adanya sistem kontrol yang berlapis untuk meminimalisir terjadinya kesalahan atau tindakan yang merugikan negara.

Kejaksaan Agung Buka Peluang Panggil Ahok

Kasus yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung adalah dugaan korupsi terkait pengelolaan impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, yang melibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung sebelumnya telah membuka peluang untuk memanggil sejumlah pihak, termasuk Ahok, yang menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada periode kejadian.

Dalam perkembangan terbaru, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus ini, enam di antaranya adalah pejabat tinggi di Pertamina. Kejaksaan Agung juga tengah menggali lebih dalam tentang peran masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dan impor BBM yang merugikan negara tersebut.

Kerugian Negara yang Signifikan

Kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi ini diperkirakan sangat besar, mencapai Rp193,7 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya dampak dari tindak pidana korupsi yang melibatkan pengelolaan sumber daya energi strategis milik negara. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus mengungkap lebih jauh kasus ini dan memproses para pihak yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Meskipun Ahok mengaku tidak mengetahui modus operandi secara rinci, ia menegaskan bahwa jika ada kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan impor dan pengadaan BBM, hal itu melibatkan berbagai pihak di dalam dan luar Pertamina.

Tindak Lanjut Kejagung

Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah memulai penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pertamina. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Dengan statusnya sebagai mantan pejabat penting di perusahaan pelat merah ini, Ahok menyatakan bahwa ia siap memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung untuk mendalami lebih jauh perkara ini.

Ahok berharap bahwa proses hukum dapat berjalan transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam kesempatan ini, ia juga mengingatkan bahwa pengawasan yang baik dari semua pihak adalah kunci untuk mencegah korupsi di perusahaan BUMN seperti Pertamina.

Kesiapan Ahok untuk dipanggil dan memberikan keterangan dalam kasus korupsi Pertamina menunjukkan sikap terbuka dan tanggung jawabnya sebagai mantan pejabat publik. Dengan adanya penyelidikan yang lebih mendalam, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan secara adil, dan kerugian negara yang signifikan dapat dipertanggungjawabkan. Ke depan, hal ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya pengawasan yang ketat di perusahaan-perusahaan milik negara.