Bagaimana nasib warga tidak mampu yang mengalami kecelakaan lalu lintas, usus buntu akut, Demam Berdarah Dengue (DBD), atau infeksi saluran pernapasan parah yang butuh rawat inap? Dengan aturan ini, negara seolah lepas tangan terhadap mereka hanya karena jenis penyakitnya tidak masuk dalam “daftar prioritas” Pemkab.
Hidupkan Kembali Sistem “Cut Off”
Tak hanya pembatasan jenis penyakit, Pemkab Pemalang juga memberlakukan mekanisme Cut Off (Poin 1). Artinya, jika warga miskin didaftarkan bulan ini, kepesertaannya baru akan aktif bulan depan.
Mekanisme ini dinilai sangat berbahaya bagi kasus gawat darurat (emergency). Pasien miskin yang butuh penanganan segera di tanggal berjalan berpotensi terlantar atau terpaksa berhutang karena jaminan kesehatannya tidak bisa langsung aktif (Non-Cut Off).
Mantan Kadinkes: “Coba Baca Perbup No 40 Tahun 2025”
Menanggapi kegaduhan ini, Tim Redaksi CMI News mencoba mengonfirmasi dr. Yulies Nuraya, pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan tersebut saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Eksplorasi konten lain dari CMI News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
