Tegal, CMI News – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menghadapi ujian berat yang mengancam kepercayaan publik terhadap integritas dan etika aparat penegak hukum. Sebuah kasus yang melibatkan dugaan perselingkuhan antara oknum anggota Polri dan istri rekan sesama polisi di Polres Tegal Kota, Jawa Tengah, mencuat ke permukaan. Kasus ini tidak hanya mengguncang keluarga yang terlibat, tetapi juga berpotensi mencoreng citra institusi Polri di mata masyarakat.
Penyelidikan Awal dan Laporan Resmi
Kisah ini dimulai dengan pengakuan mengejutkan dari Aipda DA, seorang anggota Polri yang bertugas di Satlantas Polres Tegal Kota. DA melaporkan bahwa istrinya, SR, terlibat hubungan terlarang dengan empat rekan sesama polisi, termasuk dua komandannya sendiri. Kecurigaan DA terhadap perbuatan istrinya sebenarnya sudah muncul sejak lama, namun kepastian baru didapat setelah SR mengaku di hadapan keluarga DA dan tim media.
Pada Rabu (19/2/2025), SR, yang didampingi oleh keluarga DA, memberikan pernyataan kepada wartawan terkait hubungan terlarang yang dijalinnya dengan HH, seorang anggota Polres Tegal Kota. SR mengungkapkan bahwa hubungan itu dimulai pada 2012 dan berlanjut hingga 2023. Tak hanya itu, SR juga mengungkapkan bahwa ia pernah terlibat hubungan serupa dengan beberapa rekan DA lainnya, atas desakan HH yang khawatir hubungan mereka terungkap.
Keprihatinan Mendalam
Skandal ini tentu saja mengundang keprihatinan yang mendalam. Keluarga DA, yang menjadi korban dalam kasus ini, berharap agar tindakan tegas diambil terhadap para pelaku. Melalui laporan resmi yang diajukan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Tegal Kota, Propam Polda Jawa Tengah, dan beberapa instansi terkait, DA berharap agar keadilan ditegakkan.
Namun, meskipun laporan tersebut sudah diajukan sejak awal tahun 2025, hingga kini belum ada langkah tegas yang diumumkan oleh pihak kepolisian.
Sumber internal kepolisian menyebutkan bahwa kasus ini telah dilaporkan ke beberapa instansi, termasuk Propam Polres Pemalang pada 1 Februari 2025, Propam Polres Tegal Kota pada 24 Februari 2025, dan Divpropam Polda Jawa Tengah pada 26 Februari 2025.
Sayangnya, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan mengenai tindak lanjut dari laporan tersebut. Ini menambah kekhawatiran publik tentang bagaimana pihak kepolisian menangani masalah internal yang begitu sensitif.
Skandal Mengguncang Polres Tegal
Dugaan perselingkuhan yang melibatkan oknum polisi dan istri rekan seprofesinya jelas mengguncang Polres Tegal Kota. Dalam dunia yang seharusnya menjunjung tinggi disiplin, etika, dan moralitas, perbuatan tersebut mengarah pada pelanggaran serius yang berpotensi merusak reputasi institusi Polri secara keseluruhan. Apalagi, beberapa dari terduga pelaku adalah anggota yang memegang jabatan penting di Polres Tegal Kota.
SR sendiri mengungkapkan bahwa hubungan terlarang ini terjadi karena rasa takut jika hubungan dengan HH ketahuan oleh rekan-rekan DA. “Saya awalnya hanya menjalin hubungan dengan HH.
Namun, karena takut ketahuan oleh rekan-rekan DA, saya terpaksa menuruti permintaan mereka,” ungkap SR. Bahkan, SR mengaku bahwa ia beberapa kali mengandung akibat hubungan tersebut, namun terpaksa menggugurkan kandungannya atas desakan HH.
Pernyataan HH dan Harapan Penyelesaian Kekeluargaan
Di sisi lain, HH, salah satu terduga pelaku, akhirnya memberikan klarifikasi. Saat dihubungi tim media melalui sambungan telepon pada Selasa (4/3/2025). Ia membenarkan adanya laporan mengenai perselingkuhan tersebut.
Namun, dirinya berharap agar masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa perlu berlarut-larut dan menambah permasalahan di dalam institusi kepolisian.
Pernyataannya HH jelas mengundang reaksi berbagai pihak, mengingat kasus ini melibatkan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi kepolisian.
Tekanan Publik dan Harapan terhadap Propam
Publik kini tengah menunggu langkah tegas dari Propam dan instansi terkait untuk menangani kasus ini dengan transparan dan profesional. Masyarakat berharap agar proses hukum dapat dijalankan dengan adil tanpa adanya intervensi atau perlakuan istimewa terhadap para pelaku, mengingat mereka adalah sesama anggota Polri.
Kasus ini juga menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat di kepolisian, terutama dalam menangani masalah pelanggaran etik dan moral. Jika tidak ditangani dengan serius, kasus ini berpotensi merusak citra Polri sebagai lembaga yang seharusnya menjadi panutan dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Keluarga DA dan Harapan untuk Masa Depan
Keluarga DA, yang kini tengah menjalani masa-masa sulit akibat skandal ini, berharap agar kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota Polri. Mereka berharap agar profesionalisme tetap dijunjung tinggi, serta nilai-nilai moral yang luhur tetap diutamakan dalam setiap tindakan aparat penegak hukum.
Skandal perselingkuhan ini, jika terbukti benar, bisa menjadi peringatan bagi institusi Polri bahwa masalah internal, termasuk pelanggaran etika, harus ditangani dengan cepat dan transparan.
Selain itu, masyarakat pun menuntut agar Polri tidak hanya menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat, tetapi juga dalam menegakkan aturan internal di tubuh kepolisian sendiri.
Kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan oknum polisi di Polres Tegal Kota ini menjadi bukti bahwa pelanggaran etika dan moral bisa terjadi di mana saja, bahkan di dalam institusi yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.
Publik kini menunggu langkah tegas dan profesional dari kepolisian untuk menanggapi dan menyelesaikan masalah ini. Tindakan yang diambil oleh Polri akan menjadi ujian besar bagi kredibilitas institusi ini di mata masyarakat.
