SEMARANG – Sebanyak 7.810 kepala desa (kades) dari berbagai penjuru Jawa Tengah memadati GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri Kota Semarang pada Selasa (29/4/2025). Kedatangan ribuan “orang nomor satu” di desa ini bukan untuk berolahraga, melainkan untuk mengikuti sekolah anti korupsi yang diwajibkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Acara bertajuk “Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi” ini menjadi langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat desa. Gubernur Ahmad Luthfi dalam keterangannya pada Senin (28/4/2025) menegaskan pentingnya kegiatan ini bagi para pemimpin di tingkat desa.

“Kita akan kumpulkan Kades. Ini sebagai upaya preventif dan pre-emtif terkait tindak pidana korupsi,” ujar Ahmad Luthfi. Ia menambahkan bahwa dalam memimpin desa, para kades wajib memahami aturan-aturan pokok agar terhindar dari pelanggaran hukum. Pembekalan ini diharapkan dapat menjadi bekal penting dalam melaksanakan pembangunan di pedesaan.

Sejumlah tokoh penting hadir sebagai narasumber dalam sekolah anti korupsi ini. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, didapuk menjadi keynote speaker, memberikan pandangan dan arahan strategis terkait pemberantasan korupsi.

Selain itu, Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Pol Arif Budiman, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng Tri Handoyo, dan Jaksa Fungsional Kejati Jateng Sugeng turut memberikan materi terkait aspek hukum, pengawasan keuangan, dan penindakan korupsi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida, bertindak sebagai moderator, memandu jalannya diskusi dan interaksi antara narasumber dan peserta.

Gubernur Luthfi menekankan bahwa kehadiran para narasumber dari berbagai lembaga penegak hukum dan pengawas ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para kades mengenai pembangunan desa yang taat aturan.

Dengan pembekalan ini, diharapkan anggaran desa dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga potensi desa-desa di Jawa Tengah dapat berkembang secara maksimal dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

“Kita undang dari KPK, Ombudsman, Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP. Berikan pembekalan pada para kades dalam pembangunan yang taat aturan,” tandasnya.

Sekolah Anti Korupsi Jawa Tengah ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pemprov Jateng, memungkinkan masyarakat luas untuk turut menyaksikan upaya penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel. Langkah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi di tingkat akar rumput.