TULUNGAGUNG – Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Macab Tulungagung, Hendri Dwiyanto, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperluas jangkauan investigasi pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung.
LMP menilai OTT tersebut merupakan pintu masuk untuk membongkar persoalan dugaan korupsi sistemik lainnya di wilayah tersebut.
Hendri menegaskan bahwa tindakan tegas KPK adalah validasi atas berbagai laporan yang selama ini disuarakan masyarakat namun sering kali terabaikan.
Dalam keterangannya, LMP meminta lembaga antirasuah tersebut segera melakukan audit investigasi terhadap temuan LMP yang datanya akan diserahkan secara bertahap.
Dugaan Pungli di Lingkungan SMK: Adanya praktik penarikan biaya pendidikan yang membebani orang tua siswa dengan modus sumbangan atau iuran ilegal.
Pengadaan Jaringan Internet: Indikasi ketidakberesan dalam proses lelang dan pelaksanaan proyek internet di berbagai instansi yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Pengawasan Dana Pendidikan: Meminta KPK mengecek alur distribusi Dana BOS dan BPOP guna memastikan tidak ada pemotongan ilegal di lapangan.
Tak hanya itu, Hendri mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan laporan di tingkat lokal. Menurutnya, selama ini laporan masyarakat sering kali hanya dilimpahkan ke Inspektorat Tulungagung tanpa penyelesaian yang konkret.
“OTT yang terjadi bukanlah peristiwa instan, melainkan buah dari monitoring panjang. Kami sudah memberikan sinyal peringatan jauh-jauh hari, namun sayangnya sering kali diabaikan oleh oknum di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” ujar Hendri.
Ia berharap KPK memiliki keberanian untuk menyapu bersih sisa-sisa praktik koruptif di Tulungagung demi terciptanya pemerintahan yang transparan. “Semua bukti penyalahgunaan jabatan telah kami persiapkan. Kami menunggu langkah nyata KPK menjadikan kasus pungli SMK dan pengadaan internet sebagai agenda prioritas selanjutnya,” pungkasnya.
