Desakan Penertiban dan Optimalisasi PAD
Ditambahkan, “Meski perusahaan luar daerah sudah membayar retribusi, perusahaan lokal Tulungagung justru masih keberatan dengan pungutan ini. Bahkan, ada pemenang tender yang kantornya berada di luar daerah namun belum melengkapi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU),” urai Hendri.
Menyikapi temuan tersebut, LMP mendorong Bapenda Tulungagung melalui tim optimalisasi pendapatan daerah untuk bekerja lebih keras dalam menjaring potensi retribusi. Di sisi lain, Dinas PUPR dan Satpol PP Tulungagung kini ditantang untuk membuktikan komitmen mereka dalam menertibkan jaringan internet yang melanggar aturan.
“Hasil hearing juga mengungkap komitmen Satpol PP Tulungagung untuk memperketat peraturan atau perda tentang jaringan internet,” pungkas Hendri.
Sebagai informasi, pengadaan jasa internet ini merupakan langkah wajib untuk mendukung pelayanan Rekam Medis Elektronik sesuai amanat Permenkes No. 24 Tahun 2022. Namun, LMP mengingatkan bahwa transformasi digital di sektor kesehatan tidak boleh mengangkangi peraturan daerah (Perda) yang berlaku.
