Praktik pungutan liar (pungli) berkedok biaya yang masih marak terjadi di sejumlah sekolah swasta menuai reaksi keras dari dunia pers. Pimpinan Redaksi CMI News, Surya AL, menyatakan sikap tegasnya untuk menempuh jalur hukum dan administrasi. Ia memastikan akan segera melaporkan pihak sekolah yang diduga melakukan pungutan wajib kepada siswa kepada Ombudsman RI dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Langkah ini diambil bukan hanya untuk menuntut pertanggungjawaban pidana, tetapi juga untuk memberikan sanksi administratif paling berat, termasuk penghentian (pencabutan) dana bantuan operasional pemerintah seperti Dana BOS bagi sekolah yang terbukti melanggar aturan.
Pungutan Wajib Melanggar Aturan BOS
Ia menjelaskan bahwa dasar utama pelaporan ini adalah temuan bahwa sekolah swasta yang seharusnya dilarang memungut biaya wajib karena telah menerima subsidi dari pemerintah melalui Dana BOS, ternyata masih menarik iuran dengan berbagai dalih.
“Stigma bahwa sekolah swasta bebas memungut biaya harus diakhiri, terutama bagi yang menerima Dana BOS. Dana itu dialokasikan untuk membiayai operasional sekolah. Jika mereka masih menarik pungutan wajib, apalagi tanpa musyawarah yang transparan dan memberatkan orang tua, itu jelas maladministrasi dan berpotensi menjadi pidana pungli,” tegasnya
Pungutan yang dimaksud sering kali dikemas sebagai iuran untuk pengembangan fasilitas, gaji guru honorer, atau kegiatan siswa, padahal pos-pos tersebut seharusnya sudah dapat dicakup oleh alokasi Dana BOS.
Dalam banyak kasus, Komite Sekolah justru menjadi perpanjangan tangan sekolah untuk melegitimasi penarikan dana yang bersifat wajib dan mengikat, padahal Komite dilarang melakukan pungutan jenis apapun dari siswa atau orang tua.
