Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah jantung finansial operasional pendidikan di Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti uang tersebut adalah uang rakyat.
Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika pengelolaan dana ini harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Jelasnya
Sayangnya, praktik ketertutupan (non-transparansi) masih sering terjadi di beberapa satuan pendidikan. Kepala sekolah atau bendahara masih menganggap informasi Dana BOS sebagai “rahasia internal” yang hanya boleh diketahui oleh segelintir pejabat sekolah atau pun pihak terkait saja.
Menanggapi hal ini, Pimpinan Redaksi CMI News Surya AL menjelaskan ” Bahwa pandangan ini jelas keliru dan bertentangan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Kewajiban sekolah untuk bersikap transparan bukanlah anjuran, melainkan perintah eksplisit yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah seperti, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) / Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Dana BOS Reguler.
Dalam setiap Juknis BOS terbaru (misalnya Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 dan peraturan yang menggantikannya), prinsip pengelolaan dana BOS selalu mencantumkan:
” Transparansi, yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.” Tegas Pimred CMI
Tambahnya, kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Dana BOS, yang merupakan dana publik untuk membiayai program pemerintah, termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik (sekolah termasuk Badan Publik).
Perlu diketahui, bahwa tidak ada satu pun pasal yang mengategorikan rincian penggunaan Dana BOS sebagai rahasia negara.
Hal ini merupakan wujud Konkret Kewajiban Transparansi Sekolah, Untuk memenuhi prinsip transparansi. Sekolah memiliki dua kewajiban utama diantaranya, Publikasi Fisik: Sekolah wajib memajang rincian penggunaan dana BOS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/RKAS dan laporan realisasi) di tempat yang mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman sekolah dan Publikasi Digital Sekolah wajib melaporkan dan mengunggah data penggunaan dana BOS ke dalam sistem digital yang terintegrasi di Kementerian, seperti laman resmi BOS kemendikbud.go.id (atau sistem pelaporan yang berlaku).
Dengan publikasi ini, orang tua, komite sekolah, dewan guru, hingga masyarakat umum dapat memantau dan membandingkan antara rencana anggaran dan realisasi di lapangan.
Ketertutupan informasi Dana BOS tidak hanya melanggar prinsip administrasi, tetapi dapat berujung pada sanksi serius diantaranya ; Sanksi Administratif, Sanksi paling umum adalah pemberian teguran keras hingga penundaan atau penghentian penyaluran Dana BOS tahap berikutnya. Penghentian dana ini akan sangat merugikan seluruh ekosistem sekolah dan peserta didik.
Sanksi Pidana: Jika ketidaktransparan disertai dengan indikasi penyalahgunaan anggaran yang mengarah pada kerugian negara (misalnya, membuat laporan fiktif atau memperkaya diri), maka hal tersebut akan diproses sebagai tindakan pidana korupsi oleh aparat penegak hukum (Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK).
Pemerintah sudah memberikan otonomi dan fleksibilitas yang besar dalam pengelolaan Dana BOS kepada sekolah. Fleksibilitas ini harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi yang ketat.
Oleh karena itu, masyarakat—terutama orang tua siswa dan Komite Sekolah—harus mengambil peran aktif. Jika sekolah membatasi informasi atau menolak memberikan akses data penggunaan Dana BOS, hal itu adalah indikasi awal yang harus segera dipertanyakan dan dilaporkan kepada dinas pendidikan setempat, Inspektorat, bahkan melalui saluran pengaduan resmi di laman Kemendikbud.
Dana BOS adalah hak anak-anak Indonesia. Menjadikannya transparan adalah kunci untuk memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran demi peningkatan mutu pendidikan.
