PEMALANG — Plt. Bupati Pemalang, Nurkholes, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah untuk bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Langkah ini dijadikan prioritas utama guna membenahi dan mendongkrak kembali kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Nurkholes saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Selasa (15/9/2026).
Di hadapan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta para Camat se-Kabupaten Pemalang, Nurkholes mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan daerah sempat mengalami penurunan. Karena itu, rakor ini momentum penting untuk memperbaiki tata kelola birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Hal ini, biar semua OPD bisa menginformasikan kepada siapa saja, bahwa kita berkomitmen tidak melakukan KKN,” tegas Nurkholes.
Ia juga menekankan bahwa capaian pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik harus terus dievaluasi. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh jalan di tempat, melainkan harus ditingkatkan secara berkelanjutan agar menjadi lebih baik lagi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang, Bagus Sutopo, meminta seluruh peserta yang hadir untuk segera menindaklanjuti arahan dari rakor tersebut di instansi maupun wilayah masing-masing.
“Harapannya peserta bisa mencatat dan melakukan tindak lanjutnya, baik itu di OPD ataupun di wilayah. Dan pada saatnya, kami mohon arahan kepada Plt. Bupati Pemalang pada saat perubahan atau penetapan tahun 2027,” pungkas Bagus.
