Pemalang, CMI News – Jagat maya Kabupaten Pemalang kembali dihebohkan dengan kabar yang mengejutkan warganet. Adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang berkedok penjualan foto Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang dijual dengan harga Rp. 250.000 per paket, membuat warga geram. Isu ini pun menyebar cepat di media sosial, memicu keresahan di kalangan masyarakat Pemalang.
Dugaan Praktik Pungli Terorganisir
Berdasarkan informasi yang beredar, para kepala sekolah dari tingkat TK hingga SMP di Pemalang diduga telah dikumpulkan dan dikondisikan untuk membeli foto bupati dan wakil bupati dengan harga yang cukup fantastis, Rp. 250.000 per paket, kepada penyedia yang disebut-sebut sebagai CV. Kiat Indo Semesta. Pungli ini dilaporkan dilakukan melalui Koordinator Wilayah Kecamatan (KWK) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pemalang.
Aksi ini memicu kemarahan dari netizen Pemalang, yang merasa bahwa ada upaya terorganisir dalam praktek pungli ini. Warga merasa tindakan ini tidak hanya merugikan sekolah-sekolah, tetapi juga mencoreng nama baik pemerintahan daerah.
Reaksi Hamu Fauzi: “Kalau Bupati Diam, Berarti Terlibat!”
Salah satu pihak yang menanggapi masalah ini dengan keras adalah Hamu Fauzi, Ketua Aliansi Kesetiakawanan Sosial. Dlaam unggahannya di media sosial, Hamu mengecam keras dugaan pungli yang terjadi dan mempertanyakan sikap Bupati Pemalang.
Hamu menyoroti ketidakresmian surat yang dikeluarkan oleh Dindikbud, yang dianggapnya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga semakin memperparah situasi. Dia menilai, tindakan tersebut menciptakan kesan bahwa surat pengondisian yang dikeluarkan sangat tidak profesional, bahkan terkesan seperti surat dari calo.
” Kembali saya harus bacot di pagi buta, kuwe undangan model apa?, trus apa gara2 surat pengondisian dadi dindikbud ra wani ngetoke surat resmi kaya pas baznas wingi, dong pan nggarong mbok sing kreatif sitik, aje sampe ninggalke bukti petunjuk…. model e kaya bakul ayam, langka resmi ne blas, surat dinas kaya calo bakul ayam, coba len dindikbut wani gawe surat resmi kya wingi pas basnas pora men penak rah kene nglaporna pungline, kya kui yakin langka keterlibatane njenengan pak bos Anom Widiyantoro ?” tulis @Hamu Fauzi dalam unggahannya
Lebih lanjut, Yuh akh jo kesuwen percetakane gruduk!!!, Sekolah sing wis pada mbayar & sing ngondisike laporke sisan ke Polres Pemalang atas dasar pungli !!!, rasah audiensi²an ksuwen demo nang polres ya kena sisan !!!
“Kalau Bupati diam saja, berarti dia terlibat dalam masalah ini. Kalau memang dia tidak terlibat, harusnya dia segera memberikan pernyataan dan memerintahkan dinas terkait untuk menghentikan pungli ini. Bukannya diam dan membiarkan masalah ini terus berkembang,” ujar Hamu.
Pemerintah Kabupaten Pemalang Diminta Bertindak Cepat
Dalam beberapa hari terakhir, isu pungli ini semakin memanas, terutama dengan sorotan terhadap masa 100 hari kerja Bupati Pemalang yang dinilai tidak memberikan pencapaian signifikan, baik dalam hal pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik. Malah, isu pungli ini yang lebih banyak dibicarakan di kalangan masyarakat.
Hamu Fauzi menegaskan bahwa pihaknya akan segera melaporkan pihak-pihak yang terlibat dalam praktek pungli ini ke Polres Pemalang jika tidak ada langkah nyata dari pihak bupati untuk menghentikan tindakan tersebut.
“Kami akan terus mengawal masalah ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjut, kami akan melakukan aksi demonstrasi untuk mendesak Polres Pemalang agar segera mengambil tindakan,” kata Hamu saat dihubungi CMI News, pada Minggu (16/3/2025).
Tantangan Bagi Bupati Pemalang
Tindakan tegas kini sangat dinantikan oleh warga Pemalang. Para netizen dan masyarakat setempat berharap agar Bupati Pemalang segera memberikan klarifikasi, mengeluarkan surat edaran, serta melakukan sosialisasi terkait penanganan pungli agar masalah ini tidak semakin meluas.
“Bupati Pemalang harus menunjukkan integritasnya dengan segera membantah tuduhan ini jika memang tidak terlibat, dan mengambil langkah-langkah pencegahan agar pungli tidak terus terjadi,” tambah Hamu.
Pungli yang berkedok penjualan foto ini menambah panjang daftar masalah yang tengah dihadapi Pemalang, dan menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Bupati Pemalang dalam memberikan respons terhadap keluhan warganya.
Jika Bupati Pemalang tetap diam, maka semakin banyak warga yang merasa bahwa dirinya terlibat dalam praktik tersebut. Waktu akan menjawab apakah pihak berwenang akan menindaklanjuti masalah ini atau tidak.
Tanggapan Bupati Pemalang
Hingga berita ini diunggah, Bupati Pemalang, Anom Widyantoro saat dikonfimasi melalui via pesan WhatAps oleh CMI News terkait isu ini, belum ada tanggapan apapun. (RED)
