Pemalang, CMI News – Memasuki semester baru, praktik penjualan buku dan Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah kembali menjadi sorotan. Di berbagai sekolah, termasuk di Kabupaten Pemalang, sejumlah pihak diduga masih terlibat dalam praktik ini meskipun jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surya Adi Laksana Ketua Ormas (organisasi Masyarakat) Laskar Tawang Alun Cabang Pemalang, dan sekaligus CEO CMI News dalam keterangannya, mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ini. Ia menilai bahwa lemahnya pengawasan dari kepala dinas pendidikan setempat menjadi penyebab utama berulangnya kasus ini.

Aturan yang Mengatur Larangan
Sejumlah regulasi sebenarnya telah secara tegas melarang praktik penjualan buku dan LKS di sekolah, di antaranya:

  • Permendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11
    Melarang sekolah bertindak sebagai distributor atau pengecer buku kepada siswa.
  • UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Pasal 63 Ayat (1)
    Penerbit dilarang menjual buku teks pendamping langsung ke satuan pendidikan.
  • PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 181a
    Melarang pendidik dan tenaga kependidikan menjual buku pelajaran, LKS, seragam, atau perlengkapan lainnya di sekolah.
  • Permendikbud No. 75 Tahun 2020 Pasal 12a
    Menegaskan larangan praktik komersialisasi di sekolah yang dapat membebani siswa dan orang tua.
    Namun, praktik ini tetap terjadi. Orang tua siswa sering merasa dipaksa untuk membeli buku atau LKS, meskipun disebut tidak wajib, karena tugas-tugas sekolah sangat bergantung pada materi yang ada di LKS tersebut.

Keluhan Orang Tua Siswa
Ratih, seorang wali murid di Kabupaten Pemalang, mengungkapkan keberatannya atas penjualan LKS yang memberatkan.
“Semester lalu kami diminta membayar Rp105.000 untuk semua mata pelajaran. Dengan dua anak yang harus membeli LKS karena beda kelas, pengeluaran menjadi sangat besar. Praktik ini jelas merugikan kami sebagai orang tua,” keluhnya.

Ia juga menduga bahwa LKS telah “di-drop” ke sekolah saat ini sebelum tahun ajaran dimulai, yang menunjukkan adanya kerja sama antara pihak sekolah dan distributor buku.

“Hal ini memunculkan tanda tanya besar. Mengapa LKS seperti sudah disiapkan sebelumnya, padahal sekolah seharusnya tidak terlibat dalam hal ini?” tambahnya.

Seruan untuk Penegakan Hukum
Ketua Tawang Alun Pemalang meminta Kemendikbudristek untuk segera mengambil langkah tegas. Menurutnya, sosialisasi aturan saja tidak cukup. Sanksi harus diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar, termasuk kepala dinas pendidikan setempat jika terbukti gagal menjalankan pengawasan.

“Sudah saatnya Kementerian menunjukkan ketegasan. Praktik ini harus dihentikan agar pendidikan kita tidak dirusak oleh kepentingan pribadi. Sekolah seharusnya menjadi tempat belajar, bukan tempat mencari keuntungan,” tegasnya.

Efek Negatif pada Pendidikan
Praktik jual-beli buku dan LKS tidak hanya membebani orang tua siswa secara finansial tetapi juga mencederai integritas pendidikan. Hal ini menciptakan kesan bahwa pendidikan menjadi ajang komersialisasi, bertentangan dengan semangat pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Harapan ke Depan
Dengan regulasi yang sudah jelas, semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, mulai dari kepala dinas hingga guru, diharapkan dapat mematuhi aturan. Sekolah harus memprioritaskan kepentingan siswa tanpa membebankan biaya tambahan yang tidak diperlukan.

“Pendidikan adalah hak semua anak. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada beban tambahan yang merugikan siswa dan orang tua,” tutup Ketua Tawang Alun Pemalang.