Pemalang, CMI News – Kontroversi terkait Lembar Kerja Siswa (LKS) yang baru-baru ini mencuat menjadi perhatian publik. Berita yang diangkat oleh media CMI News memicu respons luar biasa dari para wali murid. Tidak hanya menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial, tetapi ratusan pesan juga membanjiri akun Messenger resmi CMI News.
Keluhan Wali Murid
Mayoritas pesan yang diterima Kantor Redaksi CMI News melalui pesan messeger media sosial resminya, berisi keluhan dari para orang tua siswa. Mereka mempertanyakan kejelasan regulasi terkait pengadaan LKS, terutama mengenai transparansi biaya dan relevansi materi yang disediakan.
BACA JUGA : Waspadai Pungli di Sekolah! Ketua Ormas Laskar Tawang Alun Pemalang; LKS Bukan Buku yang Harus Dibeli
Beberapa wali murid juga menyampaikan kekhawatiran terkait dampak finansial yang harus mereka tanggung akibat penggunaan LKS yang dinilai tidak seimbang dengan manfaatnya.
Salah satu wali murid, Anita (45), mengungkapkan rasa frustrasinya. “Kami sebagai orang tua tidak pernah diajak diskusi soal pengadaan LKS ini. Harganya cukup mahal, tapi kualitasnya masih bisa diperdebatkan,” tuturnya melalui pesan di Messenger, Minggu, (05/1/2025) siang.
Selain itu, banyak wali murid lainnya mereka yang mengeluhkan beban finansial yang harus ditanggung. “Semester lalu kami diminta membayar Rp105.000 untuk semua mata pelajaran. Dengan dua anak yang harus membeli LKS, pengeluaran menjadi sangat besar. Praktik ini jelas merugikan kami sebagai orang tua,” ujar Ratih, seorang wali murid di Kabupaten Pemalang.
Ditambahkan akun@p***ni juga mengungkapkan semester 1 kemarin saya bayar sampai 130 ribu untuk semua mapel, anak kami ada 3 yang sekolah. Sementara disuruh bayar itu disaat penerimaan rapor biasanya. katanya melalui messeger.
Respons Pimpinan Redaksi CMI News
Menanggapi banjir keluhan tersebut, Surya Al Pimpinan Redaksi CMI News, memberikan pernyataan resmi. “Kami tidak menyangka bahwa berita ini akan mendapatkan respons sebesar ini. Kami memahami keresahan para wali murid dan sedang mengumpulkan data serta fakta untuk menyelidiki isu ini lebih dalam,” jelas Surya.
Mereka biasanya mendapatkan pesan infromasi LKS di sebuah WhatApst Group (WAG) Sekolah, pesan yang dikirimkan oleh seorang guru atau wali kelas masing-masing dan lengkap dengan harga-harganya. papar Surya
Jadi disetiap sekolah ini berbeda-beda, ada yang melalui sekolah dan juga ada pihak sekolah yang diarahkan ke sebuah toko atau loaksi yang sudah diarahkan pihak sekolah. Ujarnya
Ia juga menegaskan bahwa kami CMI News berkomitmen untuk memberikan pemberitaan yang berimbang. “Kami membuka ruang diskusi bagi semua pihak terkait, termasuk pemerintah, sekolah, dan orang tua siswa, demi mencari solusi yang adil dan transparan,” tambahnya.
Aturan yang Mengatur Larangan
Surya Pimpinan Redaksi menambahkan, merujuk pada aturan dan regulasi sebenarnya telah secara tegas melarang praktik penjualan buku dan LKS di sekolah, di antaranya:
- Permendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11 Melarang sekolah bertindak sebagai distributor atau pengecer buku kepada siswa.
- UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Pasal 63 Ayat (1) Penerbit dilarang menjual buku teks pendamping langsung ke satuan pendidikan.
- PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 181a Melarang pendidik dan tenaga kependidikan menjual buku pelajaran, LKS, seragam, atau perlengkapan lainnya di sekolah.
- Permendikbud No. 75 Tahun 2020 Pasal 12a Menegaskan larangan praktik komersialisasi di sekolah yang dapat membebani siswa dan orang tua.
Namun, praktik ini tetap terjadi. Orang tua siswa sering merasa dipaksa untuk membeli buku atau LKS, meskipun disebut tidak wajib, karena tugas-tugas sekolah sangat bergantung pada materi yang ada di LKS tersebut.
Tuntutan Transparansi dan Solusi
Kasus ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperbaiki komunikasi antara pihak sekolah, penyedia LKS, dan orang tua siswa. Transparansi dalam pengadaan LKS menjadi tuntutan utama yang digaungkan oleh para wali murid. Banyak orang tua merasa bahwa proses pengadaan tidak melibatkan mereka secara langsung, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pihak sekolah.
Di sisi lain, CMI News memainkan peran penting sebagai mediator dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan mendorong pihak-pihak terkait untuk bertindak. Publik kini menantikan tindak lanjut dari pemerintah dan sekolah untuk menjawab keresahan ini.
Fenomena ini menunjukkan bahwa isu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik antara media, institusi pendidikan, dan orang tua siswa, polemik LKS diharapkan dapat diselesaikan secara adil dan transparan, demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik untuk generasi mendatang.
Dengan adanya regulasi yang tegas, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan dapat mematuhi aturan. Khusunya Kepala dinas pendidikan, guru, dan manajemen sekolah harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari praktik komersialisasi. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada beban tambahan yang merugikan siswa dan orang tua. Tutupnya
