cminews.co.id – Tingkat pengangguran di Kota Bekasi masih menjadi perhatian serius bagi legislatif. Seperti dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, menilai pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih nyata dan terukur untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan yang hingga kini belum terselesaikan secara optimal.
Menurutnya, pada peringatan Hari Buruh lalu semestinya tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi momentum evaluasi terhadap kondisi tenaga kerja, termasuk tingginya angka pengangguran yang masih terjadi di Kota Bekasi.
Yenny menyebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi menunjukkan tingkat pengangguran pada 2025 mencapai 7,2 persen. Kondisi tersebut dianggap mencerminkan belum selarasnya kebutuhan dunia industri dengan kualitas maupun kompetensi tenaga kerja yang tersedia.
Ia juga menyoroti masih rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja, meskipun Kota Bekasi dikenal sebagai salah satu daerah dengan perkembangan kawasan industri yang cukup pesat.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu menilai ada sejumlah faktor yang memengaruhi tingginya pengangguran, mulai dari ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, minimnya pelatihan berbasis kompetensi, hingga belum optimalnya perlindungan dan prioritas bagi tenaga kerja lokal.
Karena itu, DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah untuk menyusun langkah strategis yang berkelanjutan guna menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
Yenny mengingatkan, apabila tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi yang dimiliki Kota Bekasi justru berpotensi memunculkan persoalan sosial baru di masa mendatang.
Ia menambahkan, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, produktif, serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. (adv)
