Cikarang, CMI News — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan skema harga bagi minyak mentah hasil produksi sumur rakyat. Dalam skema ini, PT Pertamina (Persero) akan menjadi pembeli utama (off-taker), dengan harga beli ditetapkan pada kisaran 70% hingga 80% dari harga patokan minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menyampaikan bahwa produksi dari sekitar 20.000 sumur rakyat yang telah teridentifikasi akan mulai berjalan efektif per 1 Agustus 2025.
“Pertamina akan menyerap minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur rakyat. Harganya kita tetapkan antara 70% sampai 80% dari ICP,” ujar Bahlil.
Sebagai gambaran, ICP bulan Juni 2025 ditetapkan sebesar US$ 69,33 per barel, naik dari US$ 62,75 per barel pada bulan sebelumnya. Artinya, minyak dari sumur rakyat akan dihargai sekitar US$ 48,5–55,5 per barel, tergantung kesepakatan dalam batas kisaran tersebut.
Model Pengelolaan oleh Koperasi dan UMKM
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumur-sumur rakyat ini tidak akan dilakukan secara individual, melainkan melalui lembaga resmi seperti koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Namun, Bahlil menegaskan bahwa hanya koperasi yang kredibel yang dapat terlibat. “Ini bukan koperasi abal-abal, bukan juga koperasi yang jual bahan pokok,” tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang mengatur kerja sama pengelolaan wilayah kerja migas guna meningkatkan produksi nasional.
Potensi Tambahan Produksi Nasional
Sumur-sumur rakyat yang tersebar di berbagai daerah, seperti Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, hingga Jawa Tengah, diharapkan bisa memberi kontribusi signifikan dalam pencapaian target lifting minyak nasional 2025 yang ditetapkan sebesar 605.000 barel per hari (bph).
Eksplorasi konten lain dari CMI News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
