PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang mempercepat langkah strategis dalam menangani ancaman banjir dan rob di wilayah pesisir. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menerima audiensi dari tim Badan Otoritas Pengelola Pantura Jawa (BPOPPJ) untuk membahas rencana pembangunan pengamanan pantai di ruang Gadri, Kantor Bupati Pemalang, Senin (6/4/2026).
Langkah kolaboratif ini diambil menyusul data memprihatinkan terkait kondisi geografis pesisir Pemalang. Anom mengungkapkan bahwa wilayah tersebut mengalami penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang cukup signifikan, mencapai 150 hingga 160 sentimeter sejak tahun 2017.
“Rata-rata penurunan tanah di pesisir kami mencapai 12 sentimeter per tahun. Kondisi ini yang memicu banjir dan rob semakin parah,” ujar Anom di hadapan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Bupati berharap rencana penanganan yang disusun oleh BPOPPJ dapat memberikan dampak langsung bagi pemulihan ekonomi warga pesisir. Ia menekankan bahwa normalisasi kawasan pantai bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan upaya menghidupkan kembali mata pencaharian masyarakat yang terdampak.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur BPOPPJ, Agus Andriyanto, menjelaskan bahwa program ini merupakan instruksi langsung dari Presiden. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah metode teknis untuk membentengi pesisir Pemalang.
“Kami akan menerapkan beberapa metode, mulai dari pembangunan tanggul laut, penggunaan metode hibrida seperti hosogai, hingga solusi berbasis alam (nature-based solutions),” papar Agus.
Selain penguatan struktur pantai, BPOPPJ berencana membangun danau retensi sebagai solusi alternatif penampungan air. Penggunaan danau retensi dinilai lebih efisien dibandingkan penyediaan lahan darat yang luas dan membutuhkan biaya pembebasan lahan yang sangat besar.
Melalui sinergi antara Pemkab Pemalang dan BPOPPJ, proyek pengamanan pantai ini diharapkan segera terealisasi untuk meminimalisir risiko kerugian materiil bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan wilayah Pantura Jawa.
