Kritik tersebut muncul setelah sejumlah kasus mencuat, di mana oknum yang mengaku sebagai wartawan atau anggota LSM memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan tindakan pemerasan terhadap aparat desa. Beberapa dari mereka bahkan mengklaim berwenang melakukan audit atau pengawasan pembangunan di tingkat desa.
Di sisi lain, organisasi pers dan LSM menilai pernyataan Menteri Yandri berpotensi merusak citra profesi mereka yang bekerja untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.
“Kami memahami kekesalan beliau terhadap oknum, tetapi generalisasi seperti itu berpotensi mencederai martabat wartawan dan LSM yang berintegritas,” ujar salah satu perwakilan asosiasi pers.



















