Angka Rp50,8 Miliar bukanlah sekadar deretan nol di atas kertas. Bagi rakyat Pemalang, itu adalah harapan untuk gedung sekolah yang lebih layak, fasilitas belajar yang memadai, dan masa depan anak-anak kita. Namun, ketika anggaran fantastis di Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 ini diduga “digerogoti” praktik korupsi, mengapa suaranya belum keluar ?
Redaksi CMI News memandang bahwa sikap diam atau jawaban “masih proses” yang berlarut-larut dari pihak terkait adalah sebuah anomali dalam penegakan hukum modern. Di era keterbukaan informasi, publik tidak lagi bisa dikenyangkan dengan janji manis tanpa bukti nyata.
Pertanyaan mendasar kami: Ada apa?
Apakah beban pembuktiannya begitu rumit, ataukah ada “tangan-tangan kuat” yang mencoba menarik rem darurat agar kasus ini tidak melaju ke tahap penetapan tersangka?
Sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Mereka memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memaparkan progresnya.
1. Siapa saja pejabat Dinas Pendidikan yang sudah dipanggil?
2. Benarkah ada aliran dana ke pihak ketiga yang tidak sesuai prosedur?
3. Rakyat Pemalang berhak tahu siapa yang telah mengkhianati amanat anggaran pendidikan mereka.
Kami di CMI News tidak akan berhenti mengetuk pintu keadilan. Kami tidak hanya sekadar melaporkan, tapi kami mengawal.
Penegakan hukum yang transparan adalah obat bagi krisis kepercayaan publik. Sebaliknya, penegakan hukum yang tertutup hanya akan menyuburkan kecurigaan bahwa “hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke samping.”
Jangan biarkan Rp50,8 Miliar ini menjadi angka yang hilang ditelan waktu. Kami menagih nyali mereka pihak terkait untuk bicara terang benderang. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika tidak transparan, ada apa sebenarnya?
Redaksi CMI News
