Dari sisi hukum pidana, pemotongan dana bantuan sosial seperti PIP termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi,katanya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan memotong, menyalahgunakan, atau menyalurkan dana bantuan sosial dapat diancam pidana.
Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten
Tujuan utama PIP sebagai berikut :
