Cikarang, CMI News — Sebuah langkah kontroversial datang dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump.

Pemerintahannya menjatuhkan sanksi kepada Francesca Albanese, pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal vokal mengkritik pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.

Albanese merupakan pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki.

Dalam beberapa waktu terakhir, namanya menjadi sorotan setelah ia menyampaikan laporan tegas terkait dugaan genosida yang dilakukan Israel di Gaza—sebuah laporan yang juga menyeret keterlibatan perusahaan-perusahaan internasional, termasuk yang berbasis di AS.

Langkah sanksi ini diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

Ia menilai bahwa kritik Albanese terhadap Israel, termasuk dorongannya agar Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat penangkapan bagi PM Israel Benjamin Netanyahu, merupakan bentuk kampanye politik yang mengancam kepentingan AS.

“Albanese telah melancarkan kampanye politik dan ekonomi terhadap Amerika Serikat dan Israel. Sikapnya sudah terlihat sejak lama,” ujar Rubio dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (12/7/2025).

Meski tidak dijelaskan secara rinci bentuk sanksi yang dijatuhkan, PBB sudah menyuarakan keberatannya dan mendesak Washington untuk meninjau ulang keputusan tersebut.

Francesca Albanese memang bukan sosok baru dalam polemik ini. Ia kerap menjadi target kritik dari Israel dan negara-negara pendukungnya karena sikap tegasnya dalam mendokumentasikan pelanggaran HAM di Palestina.

Salah satu kritik terbarunya bahkan menyasar negara-negara Eropa yang dianggap memberi ruang gerak bebas bagi Netanyahu untuk melintasi wilayah udara mereka.

“Warga Italia, Prancis, dan Yunani berhak tahu bahwa ketika hukum internasional diabaikan, yang terancam bukan hanya warga Palestina, tapi kita semua,” tulisnya di media sosial.

Sanksi terhadap Albanese bukan satu-satunya kebijakan keras era Trump terhadap institusi internasional.

Sebelumnya, pemerintahannya juga menjatuhkan sanksi terhadap empat hakim ICC, serta mengeluarkan perintah eksekutif untuk menghukum siapa pun di pengadilan tersebut yang dianggap menargetkan Israel.

Kebijakan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak. Nancy Okail, Direktur Pusat Kebijakan Internasional (CIP), menilai bahwa sanksi terhadap pakar PBB adalah tanda bahwa AS mulai melangkah ke arah yang menyerupai negara otoriter.

“Ketika seorang pakar PBB disanksi hanya karena menjalankan mandatnya, itu sinyal buruk. AS tampak sedang meninggalkan nilai-nilai demokrasi yang selama ini mereka kampanyekan,” ujar Okail kepada Al Jazeera.