“Ini artinya, aparat penegak hukum masih perlu bekerja lebih baik agar tingkat kepuasan publik meningkat,” tambahnya.
Harapan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo
Djayadi juga menyoroti bahwa tingginya angka penilaian positif mencerminkan harapan besar publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam memberantas korupsi.
“Penilaian positif ini bukan sekadar kepuasan, tetapi juga ekspektasi tinggi agar pemerintah terus berkomitmen dalam menindak tegas kasus korupsi tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Publik berharap agar upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diikuti dengan tindakan nyata, termasuk reformasi sistem hukum, penguatan lembaga antikorupsi, serta transparansi dalam penegakan hukum.
Metodologi Survei
Survei ini dilakukan oleh LSI melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Responden dipilih secara acak dan dianggap mewakili populasi nasional.
Margin of error survei ini sekitar ±2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Pemberantasan Korupsi, Isu Sentral dalam Pemerintahan Indonesia
Dalam lima periode pemerintahan terakhir, pemberantasan korupsi selalu menjadi isu sentral yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat seringkali menempatkan isu ini sebagai prioritas setelah aspek ekonomi.
Pemerintahan Prabowo Subianto sendiri telah berjanji untuk memperkuat penegakan hukum dan transparansi pemerintahan, termasuk dalam menindak kasus korupsi di berbagai sektor.
