Pemerintahan Prabowo Subianto telah melewati 100 hari pertama, periode yang sering dijadikan tolok ukur awal untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama publik adalah pemberantasan korupsi, yang selama ini dianggap sebagai permasalahan krusial dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Survei LSI: Mayoritas Publik Beri Penilaian Positif
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 20-28 Januari 2025 menunjukkan bahwa 44,9 persen responden memberikan penilaian positif terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
“Ada 44,9 persen yang menilai pemberantasan korupsi positif pada Januari 2025 ini. Katakanlah setelah 100 hari pemerintahan, angka itu mencapai 44 persen,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers daring, Minggu (9/2/2025).
Sementara itu, 24,4 persen responden menilai kinerja pemberantasan korupsi biasa saja, dan 26,2 persen memberikan penilaian buruk.
Djayadi menegaskan bahwa meskipun angka penilaian positif cukup tinggi, masih ada tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Lebih dari 25 persen masyarakat masih merasa bahwa pemberantasan korupsi belum berjalan optimal.
“Ini artinya, aparat penegak hukum masih perlu bekerja lebih baik agar tingkat kepuasan publik meningkat,” tambahnya.
Harapan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo
Djayadi juga menyoroti bahwa tingginya angka penilaian positif mencerminkan harapan besar publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam memberantas korupsi.
“Penilaian positif ini bukan sekadar kepuasan, tetapi juga ekspektasi tinggi agar pemerintah terus berkomitmen dalam menindak tegas kasus korupsi tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Publik berharap agar upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diikuti dengan tindakan nyata, termasuk reformasi sistem hukum, penguatan lembaga antikorupsi, serta transparansi dalam penegakan hukum.
Metodologi Survei
Survei ini dilakukan oleh LSI melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Responden dipilih secara acak dan dianggap mewakili populasi nasional.
Margin of error survei ini sekitar ±2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Pemberantasan Korupsi, Isu Sentral dalam Pemerintahan Indonesia
Dalam lima periode pemerintahan terakhir, pemberantasan korupsi selalu menjadi isu sentral yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat seringkali menempatkan isu ini sebagai prioritas setelah aspek ekonomi.
Pemerintahan Prabowo Subianto sendiri telah berjanji untuk memperkuat penegakan hukum dan transparansi pemerintahan, termasuk dalam menindak kasus korupsi di berbagai sektor.
Survei ini menjadi indikator awal yang menunjukkan bagaimana masyarakat menilai langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam 100 hari pertama. Tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo ke depan adalah mewujudkan janji-janji pemberantasan korupsi menjadi kebijakan konkret yang berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik.
