Cikarang, CMI News – Maraknya praktik tambang timah ilegal di Bangka Belitung kembali jadi sorotan. PT Timah Tbk (TINS) buka suara soal persoalan yang sudah berlangsung puluhan tahun ini. Menurut manajemen, tambang ilegal bukan sekadar masalah hukum, melainkan sudah terlanjur menjadi budaya di tengah masyarakat.
Direktur Pengembangan Usaha PT Timah, Suhendra Yusuf Ratu Prawiranegara, menjelaskan bahwa praktik tambang ilegal mulai marak sejak era pasca reformasi. Saat itu, celah regulasi dan lemahnya pengawasan membuat masyarakat terbiasa melakukan penambangan di sekitar wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik perusahaan.
“Sejak saat itu, menambang sudah menjadi mindset, bahkan bisa dibilang bagian dari culture masyarakat. Inilah yang harus kita ubah,” kata Suhendra dikutip Jum’at (29/8/2025).
Produksi Timah Tergerus
Fenomena tambang ilegal ini berimbas langsung pada kinerja PT Timah. Meski menguasai 80% wilayah IUP, kontribusi produksi perusahaan justru hanya sekitar 20%. Sebaliknya, perusahaan swasta yang hanya memiliki 20% wilayah IUP mampu menghasilkan porsi produksi lebih besar.
“Secara wilayah, kami memang dominan. Tapi kalau lihat hasil produksinya, justru berbanding terbalik,” jelas Suhendra.
Ketimpangan ini bukan hanya merugikan PT Timah sebagai BUMN, tetapi juga berpotensi mengganggu tata kelola industri timah nasional. Pasalnya, aliran produksi dari tambang ilegal sulit diawasi dan tidak masuk dalam sistem pendapatan negara.
Sulit Diberantas, Perlu Pendekatan
PT Timah mengakui bahwa persoalan tambang ilegal tidak bisa selesai hanya dengan operasi penertiban. Diperlukan proses panjang, mulai dari edukasi masyarakat hingga transformasi pola kemitraan.
“Harus jujur kita akui, dari sisi pengawasan pun dulu sampai sekarang masih ada kelemahan. Itu yang membuat praktik ini terus berlanjut,” tambah Suhendra.
Menurutnya, solusi jangka panjang adalah memperkuat regulasi dan penegakan hukum, sekaligus membangun skema kemitraan yang memberi ruang legal bagi masyarakat untuk menambang. Tanpa itu, praktik tambang ilegal akan sulit diberantas.
Peran Pemerintah Jadi Kunci
PT Timah menegaskan bahwa dukungan pemerintah sangat krusial. Regulasi yang jelas, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang tegas dibutuhkan untuk memastikan kelangsungan industri timah yang terukur dan berkelanjutan.
“Kalau regulasinya tidak berpihak pada tata kelola yang benar, sulit bagi PT Timah untuk bisa menjadi lead dalam industri timah yang sehat dan terukur,” tegas Suhendra.
