Jakarta, CMI News – Untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terutama menghadapi meningkatnya ancaman penyisipan konten perjudian akibat peretasan sistem elektronik, website, atau nama domain pemerintah, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah (LAIP) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital mengadakan Pelatihan Teknis Pengamanan Jaringan dan Nama Domain Instansi Pemerintah pada 24-25 Oktober 2024 di Kota Bandung.
Pelatihan ini dihadiri oleh 30 peserta dari 16 Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan keterampilan ASN dalam pengelolaan SPBE, khususnya dalam pengamanan jaringan intranet/internet dan nama domain, serta untuk mensosialisasikan kebijakan dan layanan terkait nama domain pemerintah.
Terkait penanganan konten negatif judi online, Muhamad Fahru Rozi, S.Kom., M.T.I., Ketua Tim Jaringan Intra Pemerintah dan Domain Pemerintah, menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, lebih sadar akan ancaman judi online yang dapat muncul di website resmi mereka, menyadur dari web resmi kominfo, pada Sabtu (2/11/2024).
Ia juga menekankan pentingnya pengetahuan untuk mitigasi dan evaluasi ketika konten judi online muncul. Fahru menambahkan bahwa Direktorat LAIP akan secara berkala menyelenggarakan bimbingan teknis agar pegawai di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kemampuan yang memadai untuk menangani ancaman tersebut.
John Sihar Simanjuntak, Ketua Pengelolaan Nama Domain Indonesia (PANDI) .ID Registry, menyampaikan bahwa “Kami sangat prihatin terhadap upaya memberantas judi online di Indonesia, serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah tindakan yang dilakukan secara masif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga penanganan judi online perlu dilakukan secara terkoordinasi.”
Pernyataan ini diperkuat oleh Maykada Harjono, PIC acara, yang menegaskan bahwa sesuai arahan Menteri, konten negatif judi online harus segera diatasi. Acara ini merupakan langkah konkret dalam pengamanan infrastruktur, karena dapat meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data center di instansi daerah.
Selama acara, pemateri dan peserta banyak berdiskusi mengenai studi kasus dan mencari solusinya. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Fajar Nugraha, penyusun respon insiden keamanan siber dari DiskomInfo Kota Tasikmalaya, memberikan ulasan positif terhadap pelatihan ini. “Ini merupakan langkah revolusioner dengan adanya sesi praktek langsung, satu orang satu VM, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Materi yang disampaikan pun sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman. Terima kasih kepada tim dari Kementerian Komunikasi dan Digital.”
