Kegiatan ini menimbulkan keprihatinan karena dianggap tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi sejumlah keluarga. Selain itu, beberapa orang tua merasa bahwa pembelajaran karakter seharusnya bisa dilakukan tanpa memerlukan biaya tambahan yang membebani.
Sigit Trihartanto, perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palu Gada Nasional, turut mengkritik kegiatan ini. “Ada-ada saja, masa pendidikan karakter harus nonton di bioskop dan murid diminta untuk bayar sendiri,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sekolah seharusnya mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif tanpa membebankan biaya kepada siswa.
