PEMALANG – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Harun Abdul Khafizh, menekankan bahwa kebijakan anggaran provinsi akan bergeser fokus dalam dua tahun ke depan. Setelah menuntaskan infrastruktur pada 2025, prioritas Pemprov Jateng pada tahun 2026 akan difokuskan pada ketahanan pangan, disusul penguatan pariwisata pada 2027.
Penegasan ini disampaikan Harun saat menggelar kegiatan reses Masa Sidang I Tahun Anggaran 2025/2026 bersama insan pers media di Kabupaten Pemalang, Rabu (15/10/2025).
Harun menjelaskan bahwa penguatan sektor pariwisata menjadi agenda mendesak, terutama setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kehilangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, mencapai hampir Rp4 triliun, akibat penyesuaian rasio alokasi pajak kendaraan bermotor.
“Ini bukan hal yang perlu kita ratapi, tapi justru ini adalah undangan untuk cerdas mencari sumber-sumber PAD yang sekiranya tidak memberatkan,” ujar Harun.
Komisi B DPRD Jawa Tengah saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Jawa Tengah sebagai payung hukum (umbrella law) untuk menciptakan alternatif pendapatan.
“Kami meyakini, salah satu sektor yang strategis untuk dibangkitkan, membuat warganya bahagia, dan memutar ekonominya adalah sektor pariwisata,” tambahnya, merujuk pada pengembangan 1.000 desa wisata yang menjadi visi Pemerintah Provinsi.
Irigasi Mangkrak dan Kondisi Widuri Jadi Sorotan
Meskipun fokusnya pada kebijakan provinsi, kegiatan reses ini menjadi wadah bagi warga dan media untuk menyampaikan masalah lokal di Pemalang.
Perwakilan media Pos Online, Rizqon Menyampaikan sorotan tak berfungsinya irigasi di Ulujami dan Comal akibat pendangkalan dan sampah, yang sangat merugikan petani. Harun berjanji akan menyampaikan keluhan terkait irigasi (yang merupakan kewenangan kabupaten) kepada Bupati Pemalang untuk segera ditindaklanjuti.
Ditambahkan Agus S, juga menyampaikan selain itu, kondisi objek wisata unggulan, Pantai Widuri, juga mendapat kritik keras dari kalangan pers. Penataan yang buruk, terutama semrawutnya area parkir dan pedagang, dinilai membuat Widuri kehilangan daya tarik dan potensi pendapatan.
Menanggapi hal ini, Harun menyatakan siap mendorong intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya melalui instrumen Raperda Pariwisata yang sedang dibahas, untuk memastikan penataan dan pengelolaan wisata yang lebih profesional.
“Kita berharap sinergi ini bisa terus berlanjut. Banyak kebijakan yang bisa kita lahirkan untuk semakin memajukan daerah dan membuat warganya bahagia,” tutup Harun.
