PEMALANG – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Harun Abdul Khafizh, menekankan bahwa kebijakan anggaran provinsi akan bergeser fokus dalam dua tahun ke depan. Setelah menuntaskan infrastruktur pada 2025, prioritas Pemprov Jateng pada tahun 2026 akan difokuskan pada ketahanan pangan, disusul penguatan pariwisata pada 2027.
Penegasan ini disampaikan Harun saat menggelar kegiatan reses Masa Sidang I Tahun Anggaran 2025/2026 bersama insan pers media di Kabupaten Pemalang, Rabu (15/10/2025).
Harun menjelaskan bahwa penguatan sektor pariwisata menjadi agenda mendesak, terutama setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kehilangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, mencapai hampir Rp4 triliun, akibat penyesuaian rasio alokasi pajak kendaraan bermotor.
“Ini bukan hal yang perlu kita ratapi, tapi justru ini adalah undangan untuk cerdas mencari sumber-sumber PAD yang sekiranya tidak memberatkan,” ujar Harun.
Komisi B DPRD Jawa Tengah saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Jawa Tengah sebagai payung hukum (umbrella law) untuk menciptakan alternatif pendapatan.
“Kami meyakini, salah satu sektor yang strategis untuk dibangkitkan, membuat warganya bahagia, dan memutar ekonominya adalah sektor pariwisata,” tambahnya, merujuk pada pengembangan 1.000 desa wisata yang menjadi visi Pemerintah Provinsi.
