Menurut Muslim, pembangunan wilayah seyogyanya bersifat partisipatory yang berarti melibatkan masyarakat termasuk tokoh masyarakat dan stakeholder secara aktif. Sehingga program kegiatan yang dirancang pemerintah kota Semarang dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muktiharjo Kidul.
“Jadi dalam Musrenbang ini yang kita butuhkan adalah partisipasi aktif dari Masyarakat itu sendiri. Kami sudah berkoordinasi dengan anggota DPRD kota Semarang lebih fokus memperhatikan dan membantu menyelesaikan masalah infrastruktur dan banjir di Muktiharjo Kidul. Semoga kita bisa mendapatkan anggaran yang lebih besar,” ucap Muslim.
LPMK dan Lurah Muktiharjo Kidul berharap penyelenggaraan pra musrenbang 2025 di tingkat Kelurahan ini menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi warga dalam rangka merencanakan dan menyeelsaikan masalah pembangunan dan banjir agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
Eksplorasi konten lain dari CMI News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
