Di sisi lain, meskipun tidak beroperasi, sejumlah biaya tetap harus dikeluarkan. Biaya sewa bangunan tercatat sebesar Rp6 juta per hari, sementara sewa kendaraan mencapai Rp4 juta untuk dua minggu. Dengan demikian, keputusan libur tidak serta-merta mengurangi beban pengeluaran, bahkan berpotensi menambah inefisiensi karena tidak diiringi aktivitas produksi.
Situasi ini memunculkan pertanyaan lanjutan: apakah keterlambatan PO murni persoalan teknis waktu, atau mencerminkan kurang optimalnya perencanaan dan kesiapan operasional? Mengingat dana telah tersedia, meski belum sepenuhnya cair, apakah tidak ada mekanisme antisipasi untuk memastikan dapur tetap berjalan tanpa harus menghentikan layanan?
Kondisi ini menjadi catatan penting dalam tata kelola operasional dapur, terutama terkait sinkronisasi antara pencairan anggaran, proses pengadaan, dan keberlanjutan layanan di lapangan.
