PEMALANG – Hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan menjadi fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang memanfaatkan momentum Hari Buruh Internasional (Mayday) 2026 untuk menyatukan visi antara regulator, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam sebuah acara talkshow interaktif di Pendopo Kabupaten Pemalang pada Jumat (1/5/2026).

Melalui ruang dialog terbuka ini, pemerintah daerah menegaskan bahwa kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam arahannya, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro secara eksplisit menggarisbawahi pentingnya meruntuhkan ego sektoral. Kesejahteraan buruh tidak akan pernah tercapai secara optimal jika diperjuangkan lewat tuntutan sepihak yang mengabaikan daya tahan finansial perusahaan. Sebaliknya, iklim usaha juga tidak akan sehat tanpa adanya jaminan hak-hak dasar pekerja.

“Ini bukan misi salah satu pihak, tetapi misi bersama. Yang paling utama adalah menjaga keberlangsungan usaha (going concern). Kalau masing-masing mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan keberlanjutan, usaha bisa berhenti. Karena itu, perlu duduk bersama, berdiskusi, dan pemerintah hadir mengawal regulasinya,” ujar Anom Widiyantoro.

Bupati menyatakan ada tiga unsur utama atau “Tiga Pilar” yang wajib berkolaborasi secara intensif: pemilik usaha, serikat pekerja, dan pemerintah sebagai pengawal kebijakan yang netral namun tegas. Ketika ketiga pilar ini bergerak seirama, risiko perselisihan hubungan industrial dapat ditekan seminimal mungkin.

Sinergi di Pemalang bukan sekadar wacana di atas kertas. Salah satu bukti nyata implementasi regulasi daerah adalah tingginya angka kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah daerah secara aktif mewajibkan seluruh pemberi kerja untuk mendaftarkan karyawannya ke dalam program perlindungan formal.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pemalang, Diyah Lestari Hidayanti, memaparkan data performa perlindungan ketenagakerjaan yang mencerminkan komitmen kuat dari ekosistem usaha di Pemalang:

Indikator Kinerja (Januari – April 2026) Capaian / Realisasi Data
Jumlah Peserta Aktif

197.890 Tenaga Kerja

Total Klaim yang Disalurkan

6.331 Klaim

Total Nilai Pembayaran Klaim

Rp47,4 Miliar

Cakupan Program Proteksi

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Tantangan ketenagakerjaan tidak hanya berkutat pada perlindungan buruh yang sudah ada, tetapi juga bagaimana memperluas akses bagi angkatan kerja baru. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi (DTKPT) Kabupaten Pemalang, Umroni, menjelaskan bahwa seiring tumbuhnya kawasan industri dan perusahaan baru di Pemalang, intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk menjembatani suplai dan permintaan pasar kerja.

DTKPT bertindak sebagai fasilitator yang mengomunikasikan serta mewadahi berkas lamaran masyarakat secara terpadu agar dapat diserap langsung oleh industri-industri yang baru berkembang di Pemalang. Langkah proaktif ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran terbuka di daerah.

Pihak pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Adi Timor Wijaya, menyambut baik pendekatan kolaboratif ini. Menurutnya, pelaku usaha pada prinsipnya selalu berupaya memberikan pemenuhan hak terbaik bagi pekerja. Namun, kemampuan pemenuhan tersebut sangat bergantung pada stabilitas ekonomi makro dan mikro, kemudahan proses perizinan, serta jaminan keamanan berinvestasi.

Sebagai bentuk motivasi dan apresiasi atas kepatuhan regulasi, Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan sejumlah penghargaan prestisius kepada entitas usaha yang berprestasi:

  • PT Ciomas Adisatwa Pemalang: Dianugerahi penghargaan atas komitmen kepatuhan pemenuhan hak keagamaan melalui pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) paling awal.

  • RS Prima Medika Pemalang: Menerima penghargaan atas kontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dengan mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas (aspek inklusivitas kerja).

  • Pemerintah Desa Wanarata: Menerima sertifikasi merek kolektif “Apem Wanarata” guna mendorong penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

Untuk melengkapi ruang dialog formal, peringatan Hari Buruh di Pemalang dikemas secara inklusif dan humanis melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan. Selain penyerahan santunan kematian secara simbolis kepada empat ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan, Mayday 2026 juga dimeriahkan dengan jalan sehat (fun walk), pemeriksaan kesehatan gratis, aksi donor darah, panggung hiburan, hingga pelaksanaan bazar pangan murah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat jelang pertengahan tahun.