Penghentian Penyaluran Dana BOS: Ini adalah sanksi terberat dalam kategori administratif. Jika sekolah dinilai melakukan pelanggaran serius atau tidak responsif dalam perbaikan tata kelola, penyaluran dana BOS untuk periode berikutnya dapat dihentikan sepenuhnya.
Dampaknya: Kegiatan operasional rutin sekolah, seperti gaji honorer, pembelian ATK, hingga kegiatan ekstrakurikuler, akan terhenti total atau terganggu parah.
2. Sanksi Keuangan: Pemeriksaan dan Kewajiban Pengembalian Dana
Pelanggaran Dana BOS adalah bentuk kerugian negara. Oleh karena itu, sanksi kedua berfokus pada upaya pemulihan kerugian tersebut. Sekolah atau penanggung jawab akan menghadapi:
Pemeriksaan Khusus (Audit): Sekolah akan menjadi target pemeriksaan mendalam oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kewajiban Pengembalian Dana: Dana yang terbukti disalahgunakan, tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang sah, atau digunakan untuk 15 poin larangan (seperti transfer ke rekening pribadi atau membeli instrumen investasi) wajib dikembalikan sepenuhnya ke kas negara.
Dampaknya: Kewajiban pengembalian dana ini dapat membebani keuangan sekolah secara signifikan, bahkan berpotensi ditanggung secara personal oleh pihak yang bertanggung jawab (Kepala Sekolah atau Bendahara).
