Pemalang, CMI NEWS – Sebuah “bom waktu” dugaan korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Jawa Tengah mulai terendus kuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah melayangkan surat peringatan keras kepada seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Pemalang.
Surat bernomor B/4161/KSP.00/70-74/06/2025 ini secara tajam menyoroti potensi penyelewengan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2026 serta APBD Perubahan Tahun 2025.
Ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, surat ini memuat sembilan poin krusial yang wajib menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ini adalah langkah proaktif KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sejak dini, memastikan setiap tahapan penganggaran di daerah berjalan transparan dan akuntabel.
CMI News Siap Turun Tangan
Peringatan dari KPK ini disambut baik oleh Surya A.L, Pimpinan Redaksi CMI News di bawah naungan PT. Center Media Independent. Sebagai perusahaan media nasional yang berdomisili di Pemalang Jawa Tengah, CMI News tidak hanya mengapresiasi langkah preventif KPK, namun juga menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dalam mengungkap oknum-oknum koruptor.
“Kami sangat mengapresiasi langkah KPK ini, tapi kami juga berharap tidak berhenti di sini,” tegasnya. “Sebagai media yang independent dan punya komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi, CMI News siap berkolaborasi dengan KPK, bahkan kami mendesak agar KPK tidak ragu untuk turun langsung dan melakukan audit menyeluruh, tidak hanya menyikapi yang tahun ini, tetapi pada anggaran-anggaran sebelumnya seperti tahun 2023-2024, juga bila perlu diaudit” tambahnya.
Permintaan audit terhadap anggaran tahun sebelumnya ini mengindikasikan adanya dugaan kuat terkait potensi praktik korupsi yang mungkin sudah terjadi di masa lalu. Kesiapan kami (CMI News) untuk berkolaborasi dapat menjadi sinyal positif bagi KPK dalam memperluas jangkauan pengawasan dan pengumpulan informasi dari lapangan.
“Kami mungkin terlihat diam, tetapi diam kami bukan berarti tidak mengerti apapun. Kita mengamati dan mengumpulkan berbagai informasi yang valid selama ini.” Imbuhnya
Langkah tegas KPK yang disertai kesiapan media untuk bekerja sama ini menjadi momentum penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Pemalang dan sekitarnya khususnya di Jawa Tengah. Perusahaan kami memiliki sekitar 10 media Network di seluruh wilayah.
Bola panas ini kini ada di tangan pemerintah daerah, apakah mereka akan memanfaatkan peringatan ini untuk berbenah, atau justru akan berhadapan langsung dengan KPK dan sorotan tajam media.
