CMI News – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), atau yang lebih dikenal dengan Dana BOS, adalah amanah besar yang diberikan pemerintah kepada setiap satuan pendidikan. Tahun 2025 kembali menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana ini melalui Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2025.
Bagi kepala satuan pendidikan dan Tim BOS, pemahaman terhadap 15 larangan penggunaan dana saja tidak cukup. Mereka juga wajib memahami konsekuensi fatal—yaitu sanksi—yang menanti jika terjadi pelanggaran. Berdasarkan regulasi terbaru, sanksi bagi sekolah yang menyalahgunakan Dana BOS bersifat berlapis, mulai dari administratif hingga ancaman pidana.
Tiga Sanksi Keras yang Mengintai Sekolah Pelanggar Dana BOS 2025
Pasal 60 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2025 secara tegas mengatur bahwa sekolah yang melanggar ketentuan penggunaan Dana BOS akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi-sanksi ini dibagi menjadi tiga kategori utama:
1. Sanksi Administratif: Pemotongan atau Penghentian Penyaluran Dana
Ini adalah sanksi yang paling cepat dan langsung terasa dampaknya bagi operasional sekolah. Jika terbukti ada penyalahgunaan atau laporan keuangan yang tidak akuntabel, pemerintah berhak melakukan:
Pemotongan Dana BOS: Jumlah dana yang disalurkan pada tahap berikutnya akan dikurangi sejumlah dana yang terbukti disalahgunakan.
