JAKARTA – Di tengah proses pembenahan internal dan langkah hukum yang sedang berjalan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas bahwa pemenuhan gizi masyarakat kelompok rentan tidak boleh terganggu oleh kendala birokrasi di tingkat pusat.
Sikap responsif dan transparan ini disampaikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026).Menurut Dudung, perubahan pimpinan dan proses hukum yang berjalan saat ini justru menjadi bukti nyata bahwa pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi demi tata kelola yang lebih baik.
“Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” tegas Dudung.
Sebagai bentuk fungsi pengendalian, Kantor Staf Presiden (KSP) bergerak cepat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Hasil pantauan langsung ini membawa angin segar, di mana mayoritas satuan di tingkat bawah rupanya telah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik.
Dari hasil sidak tersebut, KSP menemukan bahwa banyak SPPG yang sudah berjalan ideal, mulai dari, Aspek Sanitasi: Kebersihan dapur yang terjaga ketat, Kualitas & Keamanan: Penggunaan bahan makanan yang bermutu tinggi dan aman dikonsumsi, dan Manajemen Distribusi: Ketepatan waktu penyaluran hingga pelayanan langsung kepada penerima manfaat.
