JAKARTA – Di tengah proses pembenahan internal dan langkah hukum yang sedang berjalan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas bahwa pemenuhan gizi masyarakat kelompok rentan tidak boleh terganggu oleh kendala birokrasi di tingkat pusat.
Sikap responsif dan transparan ini disampaikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026).Menurut Dudung, perubahan pimpinan dan proses hukum yang berjalan saat ini justru menjadi bukti nyata bahwa pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi demi tata kelola yang lebih baik.
“Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” tegas Dudung.
Sebagai bentuk fungsi pengendalian, Kantor Staf Presiden (KSP) bergerak cepat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Hasil pantauan langsung ini membawa angin segar, di mana mayoritas satuan di tingkat bawah rupanya telah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik.
Dari hasil sidak tersebut, KSP menemukan bahwa banyak SPPG yang sudah berjalan ideal, mulai dari, Aspek Sanitasi: Kebersihan dapur yang terjaga ketat, Kualitas & Keamanan: Penggunaan bahan makanan yang bermutu tinggi dan aman dikonsumsi, dan Manajemen Distribusi: Ketepatan waktu penyaluran hingga pelayanan langsung kepada penerima manfaat.
Praktik baik (good practices) dari SPPG yang sudah memenuhi standar ini nantinya akan dijadikan model percontohan nasional untuk direplikasikan di wilayah lain, dengan tetap menyesuaikan kondisi geografis dan kebutuhan daerah masing-masing.
Presiden Prabowo menghendaki agar program strategis ini tidak sekadar mengejar target kuantitas atau jumlah penerima manfaat semata. Oleh karena itu, sistem pengawasan di tingkat bawah kini diperketat agar berjalan lebih bersih, transparan, dan terukur.
Guna menjaga akuntabilitas anggaran negara, KSP mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif bagi masyarakat luas. Publik dipersilakan untuk ikut mengawal jalannya program, memberikan masukan konstruktif, serta melaporkan secara langsung apabila menemukan adanya indikasi penyimpangan di lapangan.
Distribusi program ini juga diprioritaskan untuk menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak sekolah dan ibu hamil yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Menutup keterangannya, Dudung menegaskan posisi KSP sebagai garda terdepan dalam mengawal transformasi tata kelola di BGN secara menyeluruh—mulai dari pengawasan anggaran, rantai pasok distribusi, hingga mekanisme pengelolaan pengaduan publik.
Pemerintah berharap momentum evaluasi ini tidak melemahkan program, melainkan justru memperkuat sistem dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program strategis nasional. Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan untuk MBG harus dipertanggungjawabkan secara nyata melalui peningkatan kualitas gizi generasi penerus bangsa.
