CMI News — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlunya reformasi sistem di tubuh BPJS Kesehatan untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan dana publik dikelola secara efisien.
Dalam keterangannya Rabu (22/10/2025), Purbaya menyoroti masih adanya potensi inefisiensi di lapangan yang bisa berdampak pada keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.
“Saya minta mereka untuk melakukan perbaikan di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin,” tegas Purbaya.
Dorongan Profesionalisasi dan Integrasi Sistem
Purbaya mengungkapkan, sistem teknologi informasi BPJS Kesehatan saat ini tergolong besar dan dikelola oleh sekitar 200 pegawai. Namun, ia menilai sistem tersebut perlu ditingkatkan agar lebih profesional dan terintegrasi dengan standar yang jelas.
“Saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam betul-betul terintegrasi. Kalau ada standar yang jelas dan dijalankan oleh sistem IT berbasis AI, pengawasan akan lebih efektif,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat membantu deteksi dini atas potensi penyimpangan, termasuk dalam pengadaan obat dan alat kesehatan (alkes).
“Kalau ada kecurangan, misalnya obatnya apa, sistem langsung bisa mendeteksi semua,” lanjutnya.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi risiko kebocoran anggaran yang kerap terjadi di berbagai lini pelayanan kesehatan.
Penyesuaian Pengadaan Alat Kesehatan
Selain efisiensi sistem, Purbaya juga menyoroti perlunya penyesuaian pengadaan alat kesehatan di rumah sakit (RS). Ia menilai, sejumlah fasilitas kesehatan masih memiliki kewajiban penyediaan ventilator dalam jumlah besar, padahal pandemi Covid-19 telah berakhir.
“Yang seperti itu nanti saya minta mereka meninjau ulang, alat mana yang harus dibeli dan mana yang tidak perlu,” ujar Purbaya.
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan pemborosan anggaran serta memastikan investasi alat kesehatan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan aktual rumah sakit.
