CMI News — Perekonomian Papua kembali mendapat tekanan berat. Aktivitas tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) yang selama ini menjadi motor utama ekonomi daerah mengalami gangguan, dan dampaknya langsung terasa pada kinerja ekonomi wilayah.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menegaskan bahwa skala operasi Freeport sangat dominan di Papua. Itu sebabnya, setiap kendala produksi yang terjadi otomatis menekan perekonomian daerah secara signifikan.
“Freeport kemarin ada kondisi kahar yang menyebabkan penurunan produksi,” ungkap Edy, Rabu (5/11/2025).
Kontribusi Tambang Melambat Tajam
Data BPS menunjukkan bahwa kinerja kawasan Maluku dan Papua kini mengalami perlambatan cukup signifikan. Sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung regional mencatat pertumbuhan negatif.
Kontraksi industri pertambangan: -1,98% (yoy)
Kontribusi sektor tambang terhadap PDB: 8,51%
Bagi Papua Tengah — wilayah inti operasi Freeport — tekanan tersebut semakin terasa. Pada kuartal III-2025, ekonomi Papua Tengah terkontraksi hingga -4,74% (yoy). Koreksi ini terutama disebabkan sektor pertambangan dan penggalian yang melemah drastis.
“Papua Tengah negatif cukup besar karena kondisi kahar di Freeport yang disebabkan adanya luncuran material basah sehingga produksi bijih logam turun,” jelas Edy.
Longsor Grasberg Turunkan Produksi 70%
Gangguan terbesar berasal dari insiden longsor yang terjadi di area Grasberg Block Cave (GBC), Papua Tengah. Insiden ini memicu penurunan kapasitas produksi Freeport hingga sekitar 70%. Dampak langsungnya adalah penurunan output tembaga dan emas yang selama ini menjadi komoditas utama perusahaan.
Perlambatan operasional ini membuat aktivitas tambang melambat dan menggerus penerimaan daerah, sekaligus menimbulkan efek domino ke perekonomian lokal — mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga aktivitas turunan lain di sekitar area tambang.
Analisis: Ketergantungan Tinggi Jadi Risiko Ekonomi
Situasi ini kembali menegaskan besarnya ketergantungan ekonomi Papua terhadap sektor ekstraktif, terutama Freeport. Meski industri tambang mampu menjadi lokomotif pertumbuhan, dominasi yang terlalu kuat juga menciptakan risiko struktural. Ketika produksi terganggu, dampaknya langsung memukul perekonomian daerah.
Kondisi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah pusat maupun daerah mengenai perlunya diversifikasi ekonomi. Upaya memperkuat sektor non-tambang — seperti agrikultur, UMKM, dan industri hilir — menjadi kunci untuk mengurangi risiko serupa di masa depan.
