Cikarang, CMI News – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara. Isu ini langsung direspons oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan agar lebih transparan dan berkelanjutan.
Dalam keterangannya, Bahlil menyebut bahwa pertemuannya dengan Presiden di Hambalang beberapa waktu lalu tidak hanya membahas soal hilirisasi, tetapi juga penataan lahan, penegakan hukum di kawasan hutan, serta praktik pertambangan tanpa izin (PETI).
“Setelah Satgas turun, ditemukan masih banyak aktivitas pertambangan yang berjalan tanpa izin usaha pertambangan (IUP). Bahkan ada yang sudah melakukan penebangan di kawasan hutan. Ini harus ditertibkan. Presiden mengingatkan agar tata kelola sesuai pasal 33 UUD 1945, supaya lingkungan tetap terjaga dan negara bisa memperoleh pendapatan,” ujar Bahlil.
Eksplorasi konten lain dari CMI News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
