Cikarang, CMI News – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara. Isu ini langsung direspons oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan agar lebih transparan dan berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Bahlil menyebut bahwa pertemuannya dengan Presiden di Hambalang beberapa waktu lalu tidak hanya membahas soal hilirisasi, tetapi juga penataan lahan, penegakan hukum di kawasan hutan, serta praktik pertambangan tanpa izin (PETI).

“Setelah Satgas turun, ditemukan masih banyak aktivitas pertambangan yang berjalan tanpa izin usaha pertambangan (IUP). Bahkan ada yang sudah melakukan penebangan di kawasan hutan. Ini harus ditertibkan. Presiden mengingatkan agar tata kelola sesuai pasal 33 UUD 1945, supaya lingkungan tetap terjaga dan negara bisa memperoleh pendapatan,” ujar Bahlil.

Lihat Juga:
Dugaan Tambang Ilegal Berkedok Perumahan di Desa Wisnu, Material Batu Dijual Keluar

Ribuan Tambang Ilegal, Kerugian Negara Rp300 Triliun

Sebelumnya, dalam pidato Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 di DPR RI, Prabowo mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan aparat penegak hukum terdapat 1.063 titik tambang ilegal di Indonesia. Potensi kerugian negara dari aktivitas tersebut diperkirakan mencapai Rp300 triliun.

“Saya telah menerima laporan ada 1.063 tambang ilegal. Potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Prabowo.

Lihat Juga:
Bahlil Cabut Aturan Ekspor Batu Bara dengan Acuan HPB, Apa Dampaknya ke Industri?

Presiden juga mengingatkan bahwa masalah ini tidak hanya soal kerugian fiskal, tetapi juga berkaitan dengan kerusakan lingkungan, konflik sosial di daerah tambang, hingga lemahnya keadilan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pesan Tegas untuk Partai Politik

Dalam pernyataannya, Prabowo memberi peringatan keras kepada pihak-pihak yang ikut ‘membekingi’ tambang ilegal, termasuk elite politik. Ia menegaskan tidak akan melindungi siapapun yang terlibat, meskipun berasal dari partai yang ia pimpin.

“Kalau ada anggota partai, termasuk Gerindra, yang terlibat, lebih baik segera menjadi justice collaborator dan melapor. Kalau tidak, saya tidak akan lindungi,” ujarnya.