Sengketa jurnalistik wajib terlebih dahulu melalui mekanisme: Dewan Pers, Hal ini dipertegas dalam:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007
Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten
Mengapa jalur pidana dipilih sebelum mekanisme pers ditempuh?
Mengapa hak jawab tidak menjadi prioritas?
Kriminalisasi bukan jawaban atas kritik.
Kriminalisasi justru memperkuat kesan anti-transparansi.
III. PEJABAT PUBLIK HARUS SIAP DIAWASI
Dalam negara hukum, pejabat publik memiliki standar akuntabilitas lebih tinggi.
Mengawasi pejabat bukanlah penghinaan.
Mengkritik kebijakan bukanlah fitnah.
Jika setiap kritik dipidana, maka:
• ASN yang jujur akan ikut takut dikritik,
• Media akan memilih diam,
• Publik kehilangan ruang kontrol.
