Sengketa jurnalistik wajib terlebih dahulu melalui mekanisme: Dewan Pers, Hal ini dipertegas dalam:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007
Mengapa jalur pidana dipilih sebelum mekanisme pers ditempuh?
Mengapa hak jawab tidak menjadi prioritas?
Kriminalisasi bukan jawaban atas kritik.
Kriminalisasi justru memperkuat kesan anti-transparansi.
III. PEJABAT PUBLIK HARUS SIAP DIAWASI
Dalam negara hukum, pejabat publik memiliki standar akuntabilitas lebih tinggi.
Mengawasi pejabat bukanlah penghinaan.
Mengkritik kebijakan bukanlah fitnah.
Jika setiap kritik dipidana, maka:
• ASN yang jujur akan ikut takut dikritik,
• Media akan memilih diam,
• Publik kehilangan ruang kontrol.
Eksplorasi konten lain dari CMI News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
