Ia menjelaskan bahwa identitas Pelita Prabu akan ditandai dengan pakaian kebesaran dan KTA, serta surat keputusan atau mandat bagi anggota yang belum memiliki struktur lengkap.
Suhari mengajak para anggota untuk aktif bergerak di lapangan dan memberikan masukan strategis. “Pelita Prabu ditugaskan untuk mengawasi dan membantu.
“Kami akan memantau apakah program-program pemerintah berjalan dengan baik, seperti distribusi makanan bergizi dan proyek-proyek lainnya,” ujarnya.
Rapat ini juga menekankan pentingnya pembentukan struktur organisasi di 35 kabupaten di Jawa Tengah sesuai instruksi pusat.
Eksplorasi konten lain dari CMI News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
