CMI News — Isu pembangunan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali menghangat dan memicu perdebatan publik. Menyikapi ramainya pemberitaan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait status bandara dan pembangunan kawasan industri yang selama ini menjadi pusat hilirisasi nikel nasional.
Dalam keterangan tertulisnya, Luhut menegaskan bahwa hilirisasi—yang menjadi fondasi tumbuhnya kawasan industri Morowali—bukanlah kebijakan instan. Ia menyebut gagasan tersebut sudah dipikirkan sejak dirinya menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada 2001.
“Sejak awal kami melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia dapat nilai tambah lebih baik dari sumber daya yang kita miliki,” ujar Luhut.
Hilirisasi Bukan Proyek Mendadak
Luhut menjelaskan, pembangunan kawasan industri Morowali dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dikukuhkan pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Intinya, Indonesia harus berhenti bergantung pada ekspor bahan mentah.
Menurutnya, tidak mudah mencari mitra yang siap berinvestasi besar di sektor hilirisasi. Setelah berbagai kajian, Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang saat itu memenuhi kebutuhan pasar, investasi, dan teknologi.
Ia bahkan menyebut pertemuannya dengan Perdana Menteri Li Qiang berlangsung atas izin langsung Presiden Jokowi.
Dari Ekspor Tanah & Air Menjadi Produk Bernilai Tinggi
Luhut memaparkan, sebelum hilirisasi berjalan, ekspor bijih nikel hanya mencetak devisa sekitar US$ 1,2 miliar per tahun—dan sebagian besar hanya “tanah dan air”.
Keputusan melarang ekspor ore sempat menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, termasuk Jokowi sendiri. Namun Luhut mengklaim bahwa dalam tiga tahun manfaatnya mulai terlihat.
Eksplorasi konten lain dari CMI News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
