PEMALANG, CMI News – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang dalam mempertahankan prestasi di bidang tata kelola keuangan mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak internal pemerintahan. Salah satunya datang dari Kepala Kecamatan (Camat) Comal, Muchammad Maksum, S.IP., M.M.
Camat Comal menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi tertinggi kepada Pemkab Pemalang atas keberhasilan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-9 kalinya secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penghargaan prestisius tersebut diterima langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut berlangsung di Ruang Auditorium Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Banyumanik, Semarang, pada Kamis (11/6/2026).
Dalam prosesi penyerahan tersebut, Bupati Anom Widiyantoro tampak didampingi oleh sejumlah pejabat teras lingkungan Pemkab Pemalang, di antaranya Pj. Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang.
Saat dikonfirmasi, Camat Comal Muchammad Maksum menyatakan bahwa apresiasi ini merupakan bentuk dukungan moral sekaligus rasa bangga dari jajaran pemerintahan tingkat kecamatan atas komitmen kuat Bupati dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
“Selamat dan sukses kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang atas pencapaian opini WTP yang ke-9 ini. Semoga prestasi luar biasa ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ujar Muchammad Maksum, Kamis (11/6).
Ia menilai, mempertahankan opini WTP hingga sembilan kali bukanlah perkara mudah. Hal tersebut menjadi bukti konkret bahwa Pemkab Pemalang melaksanakan manajemen keuangan daerah secara profesional, transparan, dan taat terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, Muchammad Maksum menambahkan bahwa capaian ini mempertegas posisi Pemkab Pemalang dalam menciptakan sistem birokrasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurutnya, konsistensi dalam mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI ini akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten Pemalang.
Sinergi antara pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan desa diharapkan dapat terus terjaga demi mengawal transparansi anggaran, sehingga serapan dana publik benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh warga Pemalang.
